Social Movement Institute Adakan Ngobrol Bareng Bersama Vedi Hadiz

YOGYAKARTA – Pakar politik dari University of Melbourne, Vedi R. Hadiz, menyatakan bahwa kekuasaan oligarki di Indonesia saat ini semakin menguat dan tersentralisasi, sehingga cita-cita Reformasi belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, praktik ini telah mengakar sejak era Orde Baru dan kini bertransformasi dalam bentuk baru yang mengancam esensi desentralisasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Membaca Gerakan Sosial di Indonesia” yang diadakan oleh Social Movement Institute (SMI) di Yogyakarta, Jumat (26/9) malam. Acara ini dihadiri oleh para kader SMI serta mahasiswa dari berbagai universitas.

“Oligarki yang terjadi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak masa Orde Baru. Kolusi antara pemerintah dengan segelintir kelompok pengusaha sudah terjadi semenjak masa ini,” jelas Vedi dalam pemaparannya.

Ia menilai, perjuangan Reformasi belum dapat dikatakan tuntas. “Yang bebas hanyalah partai politik dan kebebasan kita menyampaikan aspirasi, itu pun tidak semuanya didengar,” tambahnya.

Vedi menyoroti bahwa perkembangan oligarki saat ini cenderung lebih menyempit dan terpusat di tingkat pemerintahan pusat. Hal ini, menurutnya, berisiko melumpuhkan otonomi daerah yang menjadi salah satu amanat Reformasi.

“Kita bisa melihat perkembangan oligarki hingga saat ini. Pemerintahan daerah mulai kehilangan target-target usahanya,” ujarnya.

Ia mencontohkan munculnya gerakan sosial di Pati akibat kenaikan pajak sebagai bukti reaksi daerah terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil. Di sisi lain, pemerintah pusat gencar mempromosikan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Seakan-akan pemerintah pusat saat ini menjadi populis kepada masyarakat, padahal di belakang itu kekayaan alam Indonesia satu per satu dieksploitasi untuk kepentingan elite pusat,” tegas Vedi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Chila, seorang kader SMI, berjalan interaktif dengan sesi tanya jawab. Dalam kesimpulannya, Chila menekankan pentingnya bagi generasi muda dan pengamat politik untuk mampu mengidentifikasi dampak dari proyek-proyek strategis pemerintah terhadap masyarakat.

Acara ini menegaskan kembali perlunya pemetaan kekuatan oligarki secara mendalam dan mendorong gerakan sosial yang lebih terorganisir untuk melawan praktik yang dinilai merugikan kepentingan publik.

Laporan: Angga Riyon Nugroho S.Pd | Editor: Michael