Tanggapi Usulan KPK, Golkar Sebut Capres Non-Partai Tetap Harus Diberi Ruang

JAKARTA, PRANUSA.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa meskipun pengusungan calon presiden dan wakil presiden dari internal kader dinilai lebih ideal, partai politik tetap harus membuka ruang bagi figur eksternal yang potensial sebagai tanggapan atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jadi memang, kalau capres-cawapres itu berasal dari kader partai, itu lebih baik, tapi kalau ternyata orang terbaik itu ada di luar partai, tentu partai harus membuka diri, memberi kesempatan untuk bisa juga dicalonkan, karena yang kita mau rekrut ini adalah pemimpin bangsa, dan pemimpin bangsa itu bisa ada di partai, bisa juga ada di luar partai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ia menyoroti konsekuensi logis dari penerapan aturan wajib kader secara kaku yang berpotensi memunculkan jumlah pasangan calon yang terlalu masif apabila seluruh partai di parlemen bersikeras mengusung perwakilannya masing-masing.

“Tapi seandainya ada di dalam partai kita, tentu kita lebih senang lagi, itu lebih bagus, tapi kalau setiap partai harus mencalonkan kadernya sendiri-sendiri, coba bayangkan kalau sekarang ada delapan partai di parlemen, berarti akan ada delapan partai, delapan calon presiden dan delapan calon wakil presiden,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa jalur pencalonan bagi tokoh independen non-partai politik harus tetap dibiarkan terbuka lebar terutama jika figur tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk memimpin negara.

“Jadi menurut saya, menurut kami, di dalam partai, kader partai lebih bagus, tetapi seandainya ada yang lebih baik di luar partai dan itu adalah kader terbaik bangsa, tidak ada salahnya partai juga membuka diri,” ucapnya.

Laporan: Hendri | Editor: Arya