Teras Narang Minta Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Secara Arif
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rapat kerja bersama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia bersama membahas berbagai isu penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia. Dalam rapat tersebut ketiga lembaga bersepakat untuk melakukan sinergi bagi kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan.
Senator DPD RI dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi hingga sorotan terhadap persoalan hukum di daerah pemilihan masing-masing. Teras Narang, Senator DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah tak lupa menyampaikan harapannya agar Polri dapat memberi perhatian pada isu penambang ilegal di Kalteng.
“Agar ini bisa disikapi secara arif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” ujar Teras pada Selasa (9/2/2021).
Teras menyebut penegakan hukum terhadap para penambang ilegal ini perlu menggunakan pendekatan khusus. Sebab menurutnya bagaimana pun faktor ekonomi masyarakat perlu diperhatikan. Pihaknya menyebut, bahwa saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalteng, sebenarnya telah diupayakan agar praktik penambangan ilegal ini dibina dan diupayakan ijin pinjam pakai.
“Sempat upayakan Ijin Pinjam Pakai, tapi ternyata tidak mudah. Sehingga bagi masyarakat yang notabene daerahnya menghasilkan tambang jadi memilih penambangan tanpa ijin” ujarnya.
Tak lupa dalam kesempatan ini Teras juga meminta perhatian dari aparat kepolisian terhadap peredaran narkoba, terlebih di area perkebunan yang ada di Kalteng. Selain itu, pihaknya tak lupa menyampaikan harapan agar puteri dan putera daerah Kalteng yang bergabung di Kejaksaan dan Kepolisian RI dapat kesempatan pembinaan bagi pengembangan karir mereka.
“Terakhir masalah putra daerah, agar diberi kesempatan bagi putra-putri daerah yang sudah masuk ke Kejaksaan dan POLRI” ujarnya.
