Tolak Usulan JK, Ketua Banggar DPR Larang Pemerintah Otak-atik Harga BBM Subsidi

JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), terkait wacana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna menekan defisit anggaran negara.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai bahwa opsi penyesuaian tarif di tengah lonjakan harga minyak dunia seharusnya menyasar pada jenis BBM non-subsidi dan bukan justru membebani masyarakat kelas bawah.

“Kenapa kita mengotak-atik subsidi, kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik, kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik, jangan dong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa skema evaluasi dan penyesuaian tarif akan jauh lebih logis apabila diterapkan pada produk bahan bakar yang selama ini memang telah dijual mengikuti mekanisme harga pasar.

“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense,” jelas Said.

Said turut mengingatkan seluruh pihak agar tidak mudah panik dan merespons lonjakan harga minyak global secara berlebihan lantaran setiap kebijakan kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan.

“Jadi kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, nggak,” pungkasnya.

Respons keras dari pihak legislatif tersebut merupakan buntut dari pernyataan Jusuf Kalla sebelumnya yang menyarankan pemerintah agar segera menghemat APBN dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi, karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara,” ujar JK pada Minggu (5/4/2026).

Laporan: Hendri | Editor: Michael