Update Banjir Bandang di NTT: 128 Meninggal, 72 Hilang, 8.424 Mengungsi

pranusa.id April 6, 2021

Banjir memporakporandakan rumah warga di Kabupaten Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021). (Dokumen warga/istimewa/KOMPASTV)

PRANUSA.ID — Bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur telah mengakibatkan 128 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 8.424 orang mengungsi.

Data tersebut dilaporkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, Selasa (6/4/2021).

“Total warga meninggal dunia berjumlah 128 warga meninggal dunia selama cuaca ekstrem berlangsung di beberapa wilayah tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis.

Dari 128 korban meninggal dunia, sebanyak 67 orang di Kabupaten Lembata, 49 orang di Flores Timur, dan 12 orang di Alor.

“Orang hilang mencapai 72 orang, dengan rincian Kabupaten Alor 28 orang, Flores Timur 23, dan Lembata 21,” ujar dia.

Sementara itu, total warga mengungsi mencapai angka 8.424 di mana pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur, yakni 7.212 jiwa (1.803 KK).

“Pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa (1.803 KK), Lembata 958, Rote Ndao 672 (153 KK), Sumba Barat 284 (63 KK), dan Flores Timur 256,” papar Raditya.

Dengan begitu, warga yang mengungsi itu tersebar di lima kabupaten di wilayah Provinsi NTT.

Selain itu, bencana banjir dan longsor itu juga mengakibatkan kerugian materil.

BNPB mencatat setidaknya ada 1.962 unit rumah terdampak, 119 unit rumah rusak berat (RB), 118 unit rumah rusak sedang (RS) dan 34 unit rumah rusak ringan (RR).

Ada juga fasilitas umum (fasum) 14 unit RB, 1 RR dan 84 unit lain terdampak.

Total ada delapan wilayah administrasi kabupaten dan kota terdampak bencana, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Alor.

“Cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja masih berpotensi terjadi di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan,” terang Raditya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah untuk terus memutakhirkan data di lapangan. “Pemerintah daerah terus memutakhirkan data dari kaji cepat di lapangan,” tegas Raditya.

Laporan: Kris
Editor: Jessica C. Ivanny

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bedah Buku “Legislative Inaction”: Menyoroti Lemahnya Peran Legislatif di Indonesia
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Social Movement Institute (SMI) menggelar kegiatan bedah…
Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang…
Ketua Komisi VIII DPR RI Buka Peluang RUU Pidana LGBT, Sebut Perilaku Menyimpang sebagai Ancaman Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang…
Aksi “Ibu Berisik” di Bundaran UGM: Suarakan Persoalan Inflasi hingga Pajak Mencekik
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Komunitas Ibu Berisik menggelar aksi damai dan…
Ribuan Pelayat Tuntut Balas Dendam ke AS dan Israel Atas Kematian Ayatollah Ali Khamenei
TEHERAN, PRANUSA.ID – Ribuan pelayat memadati upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi…