Usut Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera, Kapolri Bentuk Tim Gabungan dengan Kemenhut

pranusa.id December 3, 2025

FOTO: Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengusut tuntas temuan gelondongan kayu yang menjadi perhatian publik pasca-bencana banjir besar di Sumatra.

Kapolri menegaskan, penyelidikan akan diperluas untuk mengusut dugaan pembalakan liar (illegal logging), termasuk langkah penegakan hukum bersama Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran perlindungan hutan.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12). Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi secara lisan dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

“Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan serta pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan komitmennya untuk memproses penegakan hukum secara penuh.

“Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses,” tegasnya.

Kapolri menekankan komitmennya untuk mengusut tuntas temuan kayu banjir Sumatera ini demi menekan praktik illegal logging yang merusak hutan dan mengancam keselamatan publik di masa depan.

Bencana banjir dan longsor di Sumatra turut mengejutkan publik karena banyaknya gelondongan kayu yang ditemukan.

Kayu-kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas dan terpotong rapi, tanpa ranting, menguatkan dugaan publik bahwa kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan berasal dari penebangan hutan yang ilegal.

Temuan kayu mencurigakan ini dilaporkan di beberapa daerah, seperti Meureudu di Aceh, Batang Toru di Tapanuli Selatan, dan Nagari Salareh Aia di Agam.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), hingga pohon lapuk.

Laporan: Hendri | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…