Wakil Ketua DPR: Pembangunan Ibu Kota Negara Jangan Membebani APBN

PRANUSA.ID — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi rencana pemerintah menggunakan APBN, termasuk dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dalam pembangunan IKN.

“Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN,” kata Muhaimin dilansir Antara, Rabu (19/1/2022).

Ia kemudian meminta pemerintah melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Lebih lanjut, dia menyarankan pemerintah agar menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang pada kemudian hari.

“Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama Program PEN 2022,” ujarnya.

Muhaimin menegaskan DPR RI berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN dan penggunaan APBN.
Editor: Jessica C. Ivanny