
KOLOM- Pendidikan merupakan bagian dari cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum secara tegas di dalam pembukaan UUD 1945. Bagian terpenting ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.
Hal tersebut terlihat dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei 2026. Peringatan Hardiknas tahun ini sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena hanya dirayakan dengan sederhana melalui upacara bendera di masing-masing sekolah, khususnya di kota Yogyakarta.
Peringatan ini turut dilaksanakan oleh SMP Budya Wacana yang menyelenggarakan upacara bendera dengan menggunakan pakaian adat nusantara. Penggunaan pakaian adat tersebut diharapkan mampu mendorong para peserta untuk dapat menerima segala perbedaan yang ada sebagai identitas utuh warga negara Indonesia.
Upacara yang berlangsung pada pukul 07.15 WIB tersebut dibuka dengan pidato singkat dari Kepala SMP Budya Wacana, Adhika Ayu Pratishita, S.Pd., M.A., selaku pembina upacara.
Dalam pidatonya, ditekankan bahwa peringatan Hari Pendidikan tahun ini mampu memberikan refleksi bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik ke depannya.
Keberadaan sekolah rakyat, tunjangan sertifikasi guru, kejelasan nasib guru honorer, serta tes kompetensi seharusnya menjadi jawaban atas perbaikan kualitas pendidikan saat ini.
Pendidikan semestinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga tujuan mulia dasar negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara utuh. Upacara ini juga turut dihadiri oleh jajaran anggota Polsek Gondokusuman sebagai peserta.
Berbagai harapan yang tertuang dalam pidato Menteri Pendidikan sejatinya merupakan representasi dari keinginan masyarakat terhadap perbaikan pendidikan yang hingga kini belum terwujud.
Pada realitasnya, masih banyak guru honorer yang kesejahteraannya belum tercukupi. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan menyusul adanya wacana penghapusan status guru honorer di sekolah-sekolah negeri ke depannya.
Hal ini dipastikan akan berdampak langsung pada kesejahteraan para guru honorer yang nasibnya kini berada di ujung tanduk.
Lebih lanjut, pemerintah saat ini dinilai mereduksi nilai-nilai pendidikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ke depannya dianggap lebih mengutamakan isu penanganan stunting daripada peningkatan kualitas atau pengetahuan pelajarnya.
Apabila Hari Pendidikan Nasional benar-benar dianggap penting bagi insan pendidikan Indonesia, pemerintah seharusnya mengutamakan kualitas sektor esensial ini, seperti perbaikan sarana prasarana, penyediaan pendidikan murah, dan pembangunan fasilitas sekolah.
Namun pada kenyataannya, pembangunan fasilitas SPPG-MBG di setiap daerah justru menjadi prioritas utama dibandingkan sektor pendidikan itu sendiri. Persoalan ini ditambah lagi dengan kehadiran program “Sekolah Rakyat” yang belum maksimal dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelajar di wilayah pedalaman yang harus berjuang menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah, dan bahkan sebagian lainnya pada akhirnya terpaksa memilih untuk putus sekolah.
Rentetan pembenahan tersebut sudah sepatutnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Langkah ini dapat dimulai dengan memisahkan hal yang penting dan tidak penting, berguna dan tidak berguna, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat demi memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Evaluasi ini menjadi semakin krusial di tengah maraknya pembungkaman sikap kritis para akademisi maupun aktivis di lingkungan perguruan tinggi. Sikap kritis tersebut kerap dianggap sebagai ancaman, bukan motivasi bagi pemerintah untuk berbenah.
Seluruh elemen bangsa seharusnya saling berkaca terhadap tumpukan masalah ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini memang bukan menjadi momentum yang terbaik dalam lembar sejarah Indonesia.
Namun, dengan saling berefleksi, publik tidak hanya sekadar memperingati perayaan tahunan semata. Langkah refleksi ini diharapkan dapat mencetak agen-agen perubahan untuk memperbaiki konstruksi pendidikan nasional agar menjadi jauh lebih baik lagi.