
KUBU RAYA, PRANUSA.ID — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 6.169 titik panas (hotspot) tersebar di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) hingga 31 Agustus 2026.
Sebaran titik panas terbanyak terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.
Dari total ribuan titik panas yang terdeteksi satelit tersebut, sebanyak 284 titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan (confidence level) tinggi dan terindikasi kuat sebagai titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan dicurigai sebagai titik api. Sebaran tersebut didominasi di Kabupaten Ketapang sebanyak 111 titik dan Kubu Raya sebanyak 42 titik,” kata Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, di Kubu Raya, Selasa (1/9/2026).
Daniel menjelaskan bahwa verifikasi dan pengecekan lapangan (ground check) mutlak dilakukan untuk memastikan keberadaan titik api aktual. Sebab, sensor satelit tidak hanya menangkap kobaran api, tetapi juga kerap membaca pantulan panas dari objek tertentu di permukaan bumi.
Sebagian besar lokasi kebakaran yang ditemukan berada di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dengan karakteristik tanah gambut. Kondisi gambut dengan kedalaman mencapai 1 hingga 8 meter menjadikan pemadaman relatif sulit karena api kerap menyebar di bawah permukaan tanah.
“Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit karena api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat hingga lapisan bawah gambut dan kembali muncul meski permukaan terlihat telah padam. Kedalaman gambut di Kalimantan Barat dapat mencapai satu hingga delapan meter sehingga penanganannya membutuhkan teknik khusus,” tuturnya.
Menanggapi eskalasi ancaman karhutla tersebut, BPBD Kalbar telah mengerahkan lebih dari 14 ribu personel gabungan di seluruh wilayah.
Konsentrasi pasukan terbesar disiagakan di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara yang memiliki luas areal terbakar terparah serta sebaran gambut yang tebal.
Terkait kabar mengenai potensi bantuan penanganan karhutla dari sejumlah negara sahabat, pihak BPBD Kalbar menyatakan hingga saat ini belum menerima instruksi maupun informasi resmi secara rinci dari pemerintah pusat.
Sumber: ANTARA