Pemprov Kalbar Tingkatkan Kompetensi ASN untuk Hadapi Era Digital

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik di tengah arus digitalisasi yang kian pesat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan bahwa peran ASN sangat strategis sebagai motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi menjadi syarat mutlak bagi birokrasi di era modern.

“Kalau ASN tidak mampu berkolaborasi dan mengerahkan seluruh potensi daerah, maka tujuan besar pembangunan Kalbar tidak akan tercapai,” ujar Harisson di Pontianak, Jumat (16/1/2026).

Harisson menekankan pentingnya transformasi pola pikir ASN, dari sekadar birokrat menjadi pelayan publik yang responsif. Nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) diminta untuk diimplementasikan secara nyata dalam budaya kerja sehari-hari.

Dalam menghadapi tantangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Harisson mengingatkan agar ASN tidak tertinggal. Justru, teknologi harus dimanfaatkan untuk mengefisiensikan pelayanan, terutama di sektor-sektor dasar seperti kesehatan.

“ASN jangan sampai kalah dengan AI. Justru teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik,” tegasnya.

Pengembangan Kompetensi Berbasis Kebutuhan

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, menambahkan bahwa program pengembangan ASN kini dirancang lebih adaptif. Pelatihan tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan yang berintegritas.

Windy menjelaskan bahwa metode pengembangan SDM dilakukan melalui pendekatan digital, termasuk pembelajaran virtual yang fleksibel. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan (bottom-up) dan diselaraskan dengan kebijakan nasional.

“Pada 2026, BPSDM Kalbar juga merencanakan pelatihan penyusunan policy brief bagi pejabat pimpinan tinggi. Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan dan mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” jelas Windy.

Ia juga menegaskan bahwa efektivitas pelatihan akan diukur melalui monitoring dan evaluasi kinerja pasca-pelatihan, untuk memastikan adanya dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Laporan: Severinus | Editor: Michael