Sutarmidji Kembali Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Sanggau dan Sekadau

PRANUSA.ID — Bertempat di Halaman Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, bantuan sembako dan perlengkapan kebutuhan lainnya untuk korban banjir di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau dilepas secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Minggu (14/11/2021).

“Mudah-mudahan besok (Senin, 15 November 2021) bantuan yang membawa kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang bisa kami kirim lagi dengan menggunakan 4-6 truk,” jelas Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bantuan yang diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan maupun obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak banjir.

“Yang bisa kami lakukan sekarang ini hanya menjaga ketersediaan pangan dan obat-obatan tetap aman. Terkait banjir, akan ditangani secara merata dan menunggu kondisi alam. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pasca (bencana) banjir adalah kondisi masyarakat dan perbaikan infrastruktur,” ungkap H. Sutarmidji.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Kepala Satgas Banjir Prov Kalbar, Heronimus Hero, S.P., M.Si., menjelaskan ada beberapa kombinasi dalam paket bantuan kali ini.

“Paket bantuan kali ini dikombinasi, di mana ada yang bisa langsung diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk paket, ada juga yang didistribusikan untuk mengisi logistik dapur umum di Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Masyarakat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akan menerima bantuan dengan alokasi 300 paket untuk setiap kabupaten. Sementara itu, jumlah paket untuk mendukung dapur umum, yakni 1,5 ton beras, 400 dus mie instan, serta berbagai sumbangan kebutuhan lainnya seperti popok sekali pakai untuk bayi, sabun, pasta gigi, gula, biskuit, dan lain-lain,” ucap Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar.

Berdasarkan perhitungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, beras sebanyak 1,5 ton bisa mencukupi kebutuhan 10 hari ke depan, jika setiap hari menyediakan 500 porsi makan. Sementara mie instan bisa mencukupi hingga 14 hari. *(Pemprov Kalbar