Efek Larangan Ekspor CPO, TBS Petani Sawit di Sintang Ditolak Pabrik

PRANUSA.ID— Presiden Jokowi sejak tanggal 28 April 2022 telah menerapkan larangan ekspor CPO maupun turunan bahan baku minyak goreng.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong stabilitas harga dan ketersediaan stok minyak goreng di pasar nasional yang beberapa waktu belakangan sempat mengalami kelangkaan, bahkan harganya melonjak.

Meskipun mempunyai tujuan yang bagus, namun larangan ekspor CPO dan bahan turunan minyak goreng oleh pemerintah membuat petani sawit mandiri terkena efeknya.

Misalnya saja, ada petani sawit di pedalaman Sintang yang tandan buah segar (TBS) sawit mereka tak lagi dibeli oleh pabrik kelapa sawit pasca pemberlakuan kebijakan tersebut.

Kepala Desa Semajau Mekar, Kecamatan Ketungau Hilir, Jaka Ikhsani mengungkapkan, sejumlah pabrik milik perusahaan perkebunan kelapa sawit mulai 29 April hingga 9 Mei 2022 menyatakan tidak lagi menerima TBS petani.

“Ada beberapa pabrik yang sudah menyatakan itu (menolak TBS petani sawit mandiri). Saat ini petani sedang berusaha menjajaki penjualan ke pabrik lainnya,” ungkap Jaka ketika dilansir dari Kumparan, Jumat, 29 April 2022.

Kondisi tersebut diakui Jaka membuat resah petani. Mereka juga bingung kemana harus menjual TBS dari kebun mereka.

“Resah sudah pasti karena harus putar otak lagi untuk mencari jalan keluar agar TBS petani sawit mandiri bisa dijual untuk menghasilkan uang,” ucapnya.

Jaka mengungkapkan, di desanya cukup banyak masyarakat yang menjadi petani sawit mandiri. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Dengan adanya pelarangan ekspor yang berdampak pada TBS ditolak oleh pabrik perusahaan sawit, sudah tentu membuat ekonomi masyarakat kesulitan.

“Mudah-mudahan kedepan ada solusi dari pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang niatnya baik malah membuat banyak petani kesulitan,” harapnya.

Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny