Etika Terabaikan, PDIP Sebut Kemarahan Krisantus ke Norsan Hal yang Wajar

PONTIANAK – Pelantikan 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Jumat (5/12/2025), menyisakan polemik di tubuh Pemerintah Provinsi.

Absennya Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan dalam acara tersebut dinilai sebagai bentuk protes keras karena merasa tidak dilibatkan dalam proses seleksi pejabat.

Menanggapi ketegangan ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, angkat bicara.

Sebagai perwakilan partai pengusung utama pasangan Norsan-Krisantus, Agus menilai reaksi kekesalan Wakil Gubernur adalah hal yang sangat manusiawi dan dapat dimengerti.

“Saya melihat persoalan ini, ini hal yang wajar, lumrah, dan dapat saya pahami atas kemarahan Pak Wakil Gubernur, Pak Krisantus tersebut,” ujar Agus.

Secara Hukum Sah, Secara Etika Cacat

Agus mengakui, jika dilihat dari kacamata aturan hukum formal, langkah Gubernur Norsan melantik pejabat eselon II tersebut tidak melanggar regulasi dan sudah sesuai koridor.

Namun, ia menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, ada aspek norma dan etika birokrasi yang tampaknya terabaikan.

Menurutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sejak masa pencalonan hingga terpilih (dwitunggal).

Oleh karena itu, idealnya Wakil Gubernur diajak berdiskusi atau setidaknya dimintai saran dalam pengambilan kebijakan strategis seperti mutasi pejabat.

“Kemarahan Pak Krisantus didasarkan pada norma dan etika yang terlewatkan. Beliau merasa tidak dilibatkan sama sekali,” jelasnya.

Khawatir Muncul Kubu-kubuan

Lebih jauh, Agus menyuarakan kekhawatirannya jika konflik terbuka antara dua pimpinan daerah ini terus berlanjut.

Kegaduhan politik yang mencuat di media sehari sebelum pelantikan dikhawatirkan dapat memicu perpecahan internal di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Saya khawatirkan ini bisa berkelanjutan dan menimbulkan kubu-kubuan di pemerintah provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Agus.

Kondisi terbelah seperti ini, menurut Agus, tentu tidak diharapkan oleh Fraksi PDIP maupun masyarakat.

Ia berharap situasi politik yang memanas ini dapat segera diredam dan harmonisasi kepemimpinan kembali terjalin.

Sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai krusial agar visi dan misi pembangunan dapat berjalan optimal demi keuntungan masyarakat Kalimantan Barat.

Laporan: Hendri | Editor: Rivaldy