Kabut Asap Masih Melanda, BNPB Lapor ke Prabowo Aktivitas Warga di Kalbar dan Kalteng Tetap Berjalan Normal

pranusa.id September 24, 2026

Petugas berjuang melawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Antara)

JAKARTA, PRANUSA.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kondisi terkini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Melalui laporan resmi via konferensi video, Suharyanto selaku Kepala BNPB mengemukakan bahwa pekatnya lapisan kabut asap dipicu oleh belum optimalnya pelaksanaan operasi teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan di kedua provinsi tersebut.

“Namun karena penyemaian awan, terutama di Kalimantan Tengah dan Barat, tidak bisa dilakukan secara optimal, maka asap di daerah tersebut cukup tebal,” kata Kepala BNPB kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9/2026).

Kepala BNPB menjelaskan bahwa pekatnya jarak pandang akibat asap kini telah menghambat lalu lintas udara hingga mengganggu efektivitas armada helikopter pengebom air (water bombing).

“Hal ini juga mengganggu penerbangan komersial, serta operasi udara dan water bombing,” ujarnya membeberkan kendala operasional pemadaman di lapangan.

Kendati membatasi ruang gerak penerbangan, BNPB memastikan bahwa denyut nadi perekonomian serta mobilitas harian warga di daerah terdampak secara umum masih beraktivitas secara normal.

“Namun kami pastikan kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berjalan normal,” tegas Kepala BNPB merujuk pada tetap bukanya sektor pertokoan, pusat kuliner, dan arus lalu lintas darat.

Berdasarkan data akumulasi BNPB, luas lahan yang berada dalam penanganan pemadaman aktif di Sumatra dan Kalimantan mencapai 209,78 hektare, di mana Kalimantan Barat menyisakan area terbakar seluas 11,74 hektare.

Secara nasional, tim gabungan telah memadamkan 1.002,74 hektare dari total 1.212,52 hektare area yang terbakar dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Pemerintah menargetkan penanganan pemadaman karhutla secara menyeluruh di wilayah terdampak dapat dirampungkan secara bertahap mulai pertengahan Oktober hingga pekan ketiga November 2026.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Sawah Warga Dile Tertimbun Proyek Jalan, Anggota DPRD Ende Yosafat Lima Ancam Gelar RDP
ENDE, PRANUSA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi Partai…
Jaga ‘Mata Air’ Kaderisasi, HMI Cabang Ende Gelar Basic Training LK 1 di Gedung Baznas
ENDE, PRANUSA.ID — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ende menggelar…
Rapor Hitam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Dalam Badai Krisis Nasional
OPINI, PRANUSA.ID— Sudah 2 tahun berselang kekuasaan korup ini memerintah.…
Persoalkan Etika dan Dokumen Pendidikan, Forum Guru Besar Indonesia Desak Gibran Mundur dari Wapres
JAKARTA, PRANUSA.ID — Ratusan akademisi yang tergabung dalam Forum Guru…
Komisi IV DPR Buka Opsi Masukkan Aturan Terorisme Ekologi Karhutla dalam Revisi UU Kehutanan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Parlemen menyambut positif wacana pemerintah yang ingin…