Kalbar Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla 2023

PRANUSA.ID– Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/1/2023).

Asisten Administrasi dan Umum Sekda Prov Kalbar, Drs. H. Alfian Salam, M.M., dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar, Amung Hidayat, SP., M.Si., turut hadir mendampingi.

Rakorsus yang diselenggarakan secara hibrid di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta, tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia (Menko Polhukam RI),  Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.IP.

Apresiasi tinggi diberikan Menko Polhukam terhadap kinerja seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanggulangan Karhutla di berbagai daerah pada tahun 2022, sehingga terjadi penurunan sebesar 42,9% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) juga memprediksi musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga memungkinkan terjadi El Nino yang bisa meningkatkan Karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.

Berdasarkan data tersebut, Menko Polhukam meminta seluruh daerah untuk siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan Karhutla.

“Selanjutnya, saya meminta jajaran TNI-Polri, Pemda, para stakeholder, dan masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan serta saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan Karhutla,” ujar Prof. DR. Muhammad Mahfud MD.

Usai arahan Menko Polhukam, acara dilanjutkan dengan pemaparan persiapan penanggulangan Karhutla dari K/L terkait serta kepala daerah yang wilayahnya rawan Karhutla, seperti Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro, hadir mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan beberapa poin usaha prefentif yang telah dilakukan dalam penanggulangan Karhutla.

“Salah satu upaya yaitu melalui penegakan hukum yang dilakukan dari tahun 2019-2022. Kami menerima 224 laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 226 orang dan penyelesaian perkara sebanyak 209. Kemudian, upaya lain yakni adanya MoU atau kerja sama untuk Gakkumdu antara Kapolda Kalbar dengan Kajati Kalbar,” tutur Kapolda Kalbar.

Menutup laporan, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro mengatakan percepatan kemajuan dan kemandirian desa dengan program Desa Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya, sehingga  tidak melakukan pembakaran lahan.

Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 turut diikuti oleh Jajaran Kementerian Terkait, Wakapolri, Perwakilan Panglima TNI, BRIN, BNPB, BMKG dan diikuti Gubernur dan Bupati/ Wali Kota di Indonesia.

PEMPROV KALBAR