Krisantus Kecewa Dituduh Jadi ‘Dalang’ Pelapor Korupsi untuk Jatuhkan Norsan

PONTIANAK – Isu keretakan hubungan antara dua pemimpin tertinggi di Kalimantan Barat akhirnya terkonfirmasi.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, buka suara mengenai hubungan kerjanya dengan Gubernur Ria Norsan yang dinilai tidak harmonis dan minim komunikasi.

Krisantus mengungkapkan bahwa ketegangan tersebut dipicu oleh tudingan serius yang dialamatkan kepadanya.

Ia merasa difitnah sebagai “biang kerok” atau dalang di balik mencuatnya kasus korupsi masa lalu yang menyeret nama Gubernur, dengan motif politik untuk mengambil alih jabatan.

“Bicara hubungan, saya biasa-biasa saja, karena saya menganggap tidak ada masalah, cuma beliau yang merasa bermasalah,” ujar Krisantus kepada awak media, Kamis (4/12/2025).

Dituduh di Depan Forum Partai

Krisantus menyayangkan adanya narasi yang menuduh dirinya melaporkan kasus proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) dan proyek jalan agar Gubernur jatuh.

Padahal, ia mengaku sama sekali tidak mengetahui detail proyek-proyek masa lalu tersebut.

“Menganggap saya ini biang kerok dan sebagainya, menganggap saya dalang. Jadi hanya karena kalau gubernur jatuh, wakil gubernur naik, itu kan undang-undang yang bikin, bukan Krisantus,” sesalnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa tuduhan tersebut pernah disampaikan secara terbuka dalam forum resmi, yakni saat kongres Partai Hanura.

Menurut Krisantus, tindakan menunjuk dirinya sebagai dalang di depan umum sebenarnya sudah masuk ranah pencemaran nama baik.

“Dia tunjuk ini Pak Wagub dalangnya. Kalau saya mau laporkan juga bisa pencemaran nama baik,” tegasnya. Namun, ia mengaku memilih untuk tetap berpikir positif dan tidak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum.

Tidak Dilibatkan dalam Pemerintahan

Dampak dari ketidakharmonisan ini ternyata merembet pada tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Krisantus secara blak-blakan mengaku tidak dilibatkan dalam proses-proses strategis, seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun seleksi pejabat eselon II (open bidding).

“Sekali lagi saya sampaikan saya tidak pernah dilibatkan sama sekali. Saya tidak ikut dalam pembahasan APBD dan sebagainya, ya, saya nggak tahu, tahu-tahu APBD sudah diketok,” pungkasnya.

Laporan: Hendri | Editor: Rivaldy