Bulog: Stok Beras 600 Ribu Ton, Cukup Sampai Ramadhan

pranusa.id January 21, 2023

FOTO: Beras (Sumber Detik.com)

PRANUSA.ID– Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut, total stok beras Bulog saat ini sebanyak 600 ribu ton. Pasokan itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia menilai ketersediaan cadangan itu juga cukup hingga Ramadhan mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya berharap produksi gabah atau beras pada musim panen Maret akan optimal sehingga penyerapan Bulog bisa dilakukan optimal. Sementara itu, proses importasi beras yang sebanyak 500 ribu ton dipastikan rampung bulan Februari.

“Mudah-mudahan panen Maret-Juni itu produksinya besar. Jadi kita bisa serap 100 persen dari dalam ngeri dengan jumlah yang banyak jangan sampe nanti gagal panen. Kita saling berdoa, kalau gagal panen karena alam tidak bisa disalahkan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/1/2023).

Sementara itu, Buwas mengatakan Bulog tengah menggelontorkan cadangan beras dalam jumlah besar. Pada awal Januari, sedikitnya 100 ribu ton beras telah diguyur dalam operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
OTT KPK di Klaten: Bupati Hamenang Diduga Pakai Uang Fee Proyek Rp2 Miliar untuk Bayar Utang Pilkada
JAKARTA, PRANUSA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten…
Sawah Tertimbun Proyek Jalan Ende–Wolowaru, Amatus Minta Ganti Rugi Rp150 Juta ke PT BCTC
ENDE, PRANUSA.ID — Perjuangan seorang warga Kabupaten Ende dalam menuntut…
Tanpa Ganti Rugi, Proyek Preservasi Ruas Jalan Ende – Wolowaru Meninggalkan Duka Bagi Petani di Desa Dile
ENDE, PRANUSA.ID — Proyek preservasi ruas jalan Ende–Wolowaru di KM…
Teras Narang Desak Penanganan Cepat dan Penegakan Hukum Karhutla
PALANGKA RAYA, PRANUSA.ID— Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah,…
Jangkar Nusantara Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Kalimantan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Gerakan Jangkar Nusantara mendesak pemerintah segera menetapkan…