Dirut PLN Sebut Pemerintah Janji Bayar Piutang Kompensasi Rp 45 T

pranusa.id June 26, 2020

PLN. (Merdeka.com)

 

PRANUSA.ID — Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyebut pemerintah menjanjikan pembayaran piutang kompensasi periode 2018 dan 2019 lalu sebesar Rp 45,43 triliun pada Juli 2020 mendatang.

Dia mengaku memperoleh informasi tersebut dari tim Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, Kamis (25/6/2020).

Sejak pemerintah memutuskan tidak adanya penyesuaian tarif listrik pada tahun 2017, maka pemerintah mulai memberikan kompensasi kepada PLN di tahun tersebut.

Pada 2017 lalu, besar kompensasi yang harus dibayar pemerintah ke PLN adalah Rp 7,46 triliun. Piutang kompensasi tersebut telah dibayarkan pada akhir 2019 lalu.

Untuk tahun 2018 dan 2019, besar piutang kompensasi tersebut masing-masing adalah Rp 23,17 triliun dan Rp 22,25 triliun. Dia menilai pemerintah sebetulnya sudah memiliki alokasi pembayaran untuk kompensasi 2018 lalu sebesar Rp 7,17 triliun, namun belum dibayarkan ke PLN.

Selain itu, adanya subsidi listrik yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat di saat pandemi virus corona membuat pemerintah juga wajib membayar kompensasi subsidi diskon listrik rumah tangga hingga bulan Juni 2020 sebesar Rp 3,15 triliun.

Memang sebelum tahun 2017, Zulkifli menerangkan penyesuaian tarif biasanya dilakukan setiap bulan. “Nilai disesuaikan dengan kurs, inflasi, dan harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP),” jelas dia.

(Cornelia)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Pemkab Kubu Raya Resmi Tetapkan UMK 2026 Sebesar Rp 3,1 Juta
KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Transmigrasi…
Gus Yahya Tegaskan Polemik Internal PBNU Sudah Selesai
SURABAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH…
Awas! Penipuan Siber Berkedok Ucapan Hari Raya dan Hadiah Palsu
JAKARTA – Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 yang…
Dua Alasan KPK Terbitkan SP3 pada Kasus Tambang Konawe Utara
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi terkait…
Rencana Perkada Batal, DPRD Ende Sahkan APBD 2026 di Tengah Kritik Tajam PSI
ENDE – Rencana Pemerintah Kabupaten Ende untuk menggunakan Peraturan Kepala…
WhatsApp Image 2025-12-19 at 20.57.42 (1)
WhatsApp Image 2025-12-22 at 13.10.14
ChatGPT Image 23 Des 2025, 08.56.24
WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.11.08