
JAKARTA, PRANUSA.ID — Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi menandatangani perjanjian kerja sama strategis untuk mengembangkan program energi nuklir sipil di kerajaan tersebut pada Rabu (22/7/2026).
Departemen Energi AS menyatakan kesepakatan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi kemitraan bernilai miliaran dolar yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa dekade ke depan.
Berdasarkan laporan CNBC, perjanjian tersebut membuka akses luas bagi perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk berpartisipasi langsung dalam proyek pembangunan energi nuklir Arab Saudi, sekaligus mendorong ekspor teknologi nuklir Negeri Paman Sam.
Menteri Energi AS, Chris Wright, bersama Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, turut menandatangani perjanjian bilateral terkait pengamanan nuklir (nuclear safeguards).
Wright menegaskan bahwa kerja sama ini akan menerapkan standar keselamatan tertinggi dengan mengandalkan keahlian dan teknologi nuklir terbaik AS.
Sesuai ketentuan dalam Atomic Energy Act, perjanjian bilateral ini selanjutnya harus diajukan ke Kongres AS untuk melalui proses peninjauan sebelum resmi diberlakukan.
Kendati demikian, kesepakatan tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat. Mereka khawatir perjanjian ini dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah, di tengah ketegangan Washington dan Iran.
Senator Chris Murphy menilai kerja sama nuklir ini berpotensi mengurangi insentif bagi Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya serta mendorong negara-negara tetangga mengembangkan program serupa.
Dari sisi industri, perusahaan teknologi energi Westinghouse menyambut baik kesepakatan tersebut karena dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang bisnis yang masif bagi korporasi AS.
Analis pasar nuklir dari UxC, Jonathan Hinze, menambahkan bahwa perjanjian ini memungkinkan perusahaan besar AS seperti Westinghouse, Bechtel, BWXT, dan Centrus untuk memasok peralatan nuklir sensitif ke Arab Saudi.
Tanpa adanya perjanjian ini, perusahaan AS dikhawatirkan kehilangan peluang besar karena Riyadh berpotensi melirik teknologi dari Prancis, Rusia, atau China.
Hingga saat ini, hampir seluruh kebutuhan energi domestik Arab Saudi masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan sekitar 60% pasokan listrik berasal dari gas alam dan sisanya dari minyak.
Sebagai produsen minyak terbesar di OPEC, langkah ini menandai diversifikasi energi jangka panjang bagi Arab Saudi.
Laporan: Hendri | Editor: Arya