Protes Kebijakan Kanselir Friedrich Merz, Gen Z Regelt Gelar Demo Serentak di 20 Kota Jerman

BERLIN, PRANUSA.ID — Kelompok pelajar dan mahasiswa di Jerman yang tergabung dalam gerakan Gen Z Regelt bersiap menggelar aksi demonstrasi nasional serentak di lebih dari 20 kota pada Sabtu (31/10/2026).

Aksi penolakan berskala besar tersebut ditujukan untuk memprotes deretan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai merugikan masa depan generasi muda.

Menjelang aksi demonstrasi, kelompok pemuda yang terdiri dari pelajar sekolah menengah, mahasiswa, peserta magang, hingga profesional muda ini melayangkan surat terbuka yang dipublikasikan secara daring pada Kamis (29/10/2026).

“Kami tidak bisa lagi tinggal diam dan menyaksikan Anda mempertaruhkan masa depan kami. Kebijakan penghematan anggaran Anda merampas seluruh harapan kami,” tulis Gen Z Regelt dalam pernyataan tertulisnya.

Gen Z Regelt menilai jajaran pemerintahan koalisi saat ini bersikap acuh tak acuh dan mengabaikan aspirasi serta kekhawatiran yang dirasakan oleh generasi muda.

“Semua ini terjadi ketika Anda menolak untuk mendengarkan kami, tidak menganggap serius ketakutan kami, atau mempertimbangkan keberatan kami. Kami sudah muak,” tegas kelompok tersebut.

Demonstrasi damai ini dijadwalkan berlangsung di sejuta titik kota besar seperti Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt, dan Cologne, serta meluas ke 27 kota lainnya di penjuru Jerman.

Pihak penyelenggara mengklaim lebih dari 150.000 peserta telah mendaftarkan diri secara daring untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap arah kebijakan Kanselir Friedrich Merz.

“Kebijakan Anda membawa masa depan kami ke jalan buntu! Oleh karena itu, pada 31 Oktober, kami akan turun ke jalan di lebih dari 20 kota, secara damai, lantang, dan penuh tekad,” bunyi gertakan dalam surat terbuka tersebut.

Dalam tuntutan resminya, Gen Z Regelt mendesak pemerintah untuk memprioritaskan anggaran sektor pendidikan ketimbang melakukan pemangkasan, mewujudkan biaya hidup yang terjangkau, serta menolak kebijakan penghematan anggaran yang membebankan kaum muda.

Selain isu ekonomi, mereka secara tegas menolak rencana pemerintah menghidupkan kembali program wajib militer, menuntut penguatan perlindungan hak-hak dasar ketimbang perluasan pengawasan, serta mendesak langkah konkret penanganan krisis iklim demi keberlanjutan masa depan.

Laporan: Severinus | Editor: Michael