157 Pegawai Mundur di Periode 2016-2020, KPK: Hal yang Wajar

pranusa.id September 26, 2020

Ilustrasi KPK.

PRANUSA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pegawai yang mundur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar.

“Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Sejak 2016 lalu hingga September 2020, tercatat sudah ada 157 pegawai KPK yang mengundurkan diri. Data pengunduran diri itu dirinci lebih lanjut oleh Ali seperti berikut.

Tahun 2016: 16 pegawai tetap dan 30 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 46 orang

Tahun 2017: 13 pegawai tetap dan 13 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 26 orang

Tahun 2018: 22 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 31 orang

Tahun 2019: 14 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 23 orang

Tahun 2020 (hingga September): 24 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 31 orang

“Alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK,” jelas Ali Fikri.

Ia mengaku mendukung dan menghormati pilihan pegawai yang keluar dari lembaga karena ingin mengembangkan diri di luar organisasi.

“Keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga untuk tetap berjuang dari dalam menjaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang tidak lagi sama, adalah pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah,” pungkasnya.

(Crn/Pranusa)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Debat dengan BEM UI Soal MBG, Qodari: Makan Bergizi Itu Bagian dari Proses Pendidikan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Diskusi publik bertajuk “Dua Sisi” pada Jumat…
Dosennya Alami Intimidasi Usai Kritik Mutasi Pegawai PU, FH UGM Berikan Perlindungan Penuh
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM)…
Tekan Biaya Kampanye, KPK Usul Peralihan ke Media Digital dan Pembatasan Alat Peraga
JAKARTA, PRANUSA.ID — Tingginya biaya kampanye dinilai sebagai akar masalah…
Frank Hutapea Kritik Keras Sang Ayah: Hotman Paris Hanya Jadikan Rakyat Miskin Senjata Marketing
JAKARTA, PRANUSA.ID — Keputusan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi…
Kejar Target Akses Listrik, Pemerintah Alokasikan Rp10,3 Triliun untuk Program Listrik Desa 2026
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi di…