Debat dengan BEM UI Soal MBG, Qodari: Makan Bergizi Itu Bagian dari Proses Pendidikan

JAKARTA, PRANUSA.ID — Diskusi publik bertajuk “Dua Sisi” pada Jumat (17/7/2026) mempertemukan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dengan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fathimah Azzahra.

Dalam forum tersebut, kedua pihak terlibat perdebatan sengit mengenai efektivitas dan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fathimah Azzahra menyoroti penggunaan dana program MBG yang dinilai masih menggerus anggaran pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa lebih diprioritaskan untuk membantu mahasiswa yang terkendala biaya kuliah.

“Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan. Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan,” ujar Fathimah.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Qodari berargumen bahwa program MBG adalah instrumen krusial bagi keberlangsungan proses pendidikan. Ia memaparkan data bahwa sekitar 56 persen siswa bersekolah dalam kondisi lapar, sehingga mengganggu konsentrasi belajar mereka.

“Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus. Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan,” jelas Qodari.

Qodari pun menekankan bahwa pemerintah telah memiliki skema dukungan pendidikan lain, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan alokasi Rp15 triliun per tahun untuk membantu mahasiswa. Ia meminta pihak BEM UI untuk memberikan kritik yang berbasis data dan angka yang konkret saat menyinggung masalah kursi kuliah yang kosong akibat biaya.

“Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar? Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh,” tantang Qodari.

Fathimah tidak gentar dan menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan lahir dari realitas lapangan yang dialami banyak mahasiswa, bukan sekadar manipulasi data statistik. Ia mencontohkan bahwa di UI, banyak mahasiswa yang tertolong dari putus kuliah bukan karena intervensi pemerintah, melainkan berkat dukungan alumni.

“Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya. Banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar itu karena alumni, bukan karena peran dari pemerintah,” pungkas Fathimah.

Diskusi ini mencerminkan masih adanya jarak persepsi antara pemerintah dan elemen mahasiswa mengenai skala prioritas dalam penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Laporan: Judirho | Editor: Michael