Kejar Target Akses Listrik, Pemerintah Alokasikan Rp10,3 Triliun untuk Program Listrik Desa 2026

pranusa.id July 19, 2026

PLN. (Merdeka.com)

JAKARTA, PRANUSA.ID — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi di seluruh pelosok Indonesia melalui Program Listrik Desa (Lisdes) tahun 2026. Sebanyak 2.792 lokasi telah ditargetkan untuk mendapatkan aliran listrik, yang diproyeksikan mampu melayani 137.266 calon pelanggan baru. Untuk mendukung langkah ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp10,3 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menekankan pentingnya validasi data agar bantuan ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tri, Jumat (17/7/2026).

Hingga April 2026, PT PLN (Persero) mencatat sebanyak 1.403 lokasi telah berhasil mendapatkan akses listrik, yang telah dirasakan oleh 40.724 rumah tangga. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut bahwa kehadiran listrik bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan penggerak ekonomi yang membuka peluang usaha produktif, akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik.

Guna mempercepat capaian tersebut, pemerintah mengintegrasikan Program Lisdes dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa sinergi ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu dalam memperoleh sambungan listrik ke jaringan PLN.

Sejumlah pemerintah daerah pun turut memberikan dukungan penuh. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasinya karena jumlah desa tanpa listrik di wilayahnya terus berkurang, dari 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada tahun 2026. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen daerahnya dalam mempermudah perizinan guna mendukung percepatan pembangunan kelistrikan.

Program ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah-daerah terpencil, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara merata sesuai dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras Batal Dipecat, Menteri Pigai Dorong Pengacara Andrie Yunus Ajukan Kasasi
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Kalbar, Kemenhut Gelontorkan DAK Rp5,5 Miliar
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pemerintah menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)…
Jaga Stabilitas Harga, Bulog Pasok 110 Ribu Ton Beras ke Pasar dan Ritel Modern
JAKARTA, PRANUSA.ID — Perum Bulog menyiapakan pasokan sebanyak 110.000 ton…
AJMAN Kalbar Sebut Penanganan Kabut Asap Harus Berfokus pada Keselamatan dan Aktivitas Warga
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat…
Kabut Asap Meluas dan Lumpuhkan Aktivitas, AMAN Kalbar Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan…