Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day

JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang dosen ASN di perguruan tinggi negeri di Bandung, dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/7/2026).

Imam menceritakan perjuangannya bertahan hidup dengan gaji yang jauh dari layak. Saat pertama kali diangkat sebagai CPNS dosen pada 2019, ia hanya menerima penghasilan sekitar Rp2,2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Bahkan setelah menjadi PNS penuh, gajinya hanya berkisar di angka Rp2,8 juta hingga Rp3 juta.

Angka tersebut jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bandung tahun 2020 yang mencapai Rp3,6 juta lebih.

“Saya di Car Free Day berjualan dengan istri, berjualan bubur bayi dan baju anak. Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan demi menghidupi keluarga,” ujar Imam di hadapan majelis hakim MK.

Kondisi ini tidak hanya dialami Imam. Ia menyebut banyak rekannya sesama dosen terpaksa melakukan pekerjaan sampingan yang jauh dari profesi akademis, mulai dari pengemudi ojek daring hingga kuli bangunan.

Imam menyoroti dampak serius kondisi ini terhadap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Menurutnya, dosen seharusnya bisa fokus pada pengajaran dan penelitian berkualitas, namun waktu mereka justru tersita untuk mencari penghasilan tambahan.

“Dosen harus kerja sampingan sehingga waktu Tridarmanya kurang. Saya sendiri sering tidak bisa melayani bimbingan mahasiswa di luar jam kerja karena harus bekerja sampingan,” ungkapnya.

Sidang di Mahkamah Konstitusi ini merupakan tindak lanjut dari dua perkara pengujian UU Guru dan Dosen. Para pemohon menilai aturan tersebut tidak lagi memberikan jaminan perlindungan, kesejahteraan, serta kepastian hukum yang adil bagi tenaga pendidik, mengingat beban kerja dan kualifikasi tinggi yang disyaratkan tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.

Laporan: Severinus | Editor: Arya