Mendagri: Anggaran Pilkada 2020 Tidak Boleh untuk Covid-19
PRANUSA.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 senilai Rp 9,1 triliun yang tersebar di seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dibekukan.
Tito memastikan anggaran itu tidak akan direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19. Dari total pagu anggaran Pilkada Rp 15 triliun, sebanyak Rp 5,9 triliun sisanya telah digunakan untuk lima tahapan Pilkada sebelum masa pandemi Covid-19.
“Mendagri dan Menteri Keuangan langsung keluarkan peraturan untuk Rp 9,1 triliun, untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze (dibekukan), tidak boleh digunakan, termasuk tidak boleh untuk Covid-19, karena masih ada (realokasi) pos-pos lain,” kata Tito.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan menunda pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dari September menjadi 9 Desember 2020. Untuk itu, pemerintah ingin menjaga ketersediaan anggaran Pilkada untuk pendanaan operasional Pilkada.
Meski nantinya Pilkada tertunda hingga 2021 dengan alasan pandemi Covid-19, pemerintah hanya ingin mengantisipasi pesta demokrasi yang dapat saja terlaksana pada Desember 2020 mendatang.
Dengan begitu, tahapan-tahapan dalam Pilkada akan berjalan lancar. Menurut Tito, pilkada merupakan perhelatan politik penting untuk memfasilitasi suara rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Untuk itu, dia menegaskan Pilkada tidak boleh terus terhambat.
“Jangan sampai kita tidak paham, dinamika anggaran seperti apa. Agenda politik ini harus berjalan karena 280 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Kepala daerah yang terpilih adalah yang dipilih rakyat, legitimasinya kuat, bukan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas oleh Kemendagri,” jelas Tito.
Tahapan Pilkada Serentak 2020 sebelumnya telah dimulai kembali dengan diaktifkannya kegiatan-kegiatan KPU Daerah (KPUD) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Juni 2020 lalu.
(Cornelia)
