Natuna Jadi Daerah Isolasi WNI dari Wuhan, Ditolak Pemkab Hingga Didemo Massa

pranusa.id February 1, 2020

(Gambar: Tempo.co.id)

 

PRANUSA.ID — Dalam rangka menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pemerintah Indonesia akan segera mengevakuasi dan memulangkan mereka ke Indonesia untuk kemudian diisolasi di Natuna, Kepulauan Riau selama dua pekan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka sehat dan aman dari infeksi virus corona yang sedang merebak dan menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tegas ditolak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh Ngesti Yuni Suprapti selaku Wakil Bupati (Wabup) Natuna, bahwa tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemkab dalam memutuskan kebijakan tersebut, sehingga seolah-olah ada pemaksaan kehendak.

Selain itu, Pemkab Natuna belum mengetahui upaya antisipasi seperti apa yang harus dilakukan warga Natuna agar tidak ada seorangpun yang terinfeksi virus tersebut.

Apalagi, WNI yang dievakuasi akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna, sehingga seharusnya sudah ada bentuk antisipasi yang dilakukan Pemkab untuk mengamankan warganya dari virus corona.

Ngesti juga menambahkan bahwa fasilitas kesehatan di Natuna sangat terbatas. “Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab,” tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020).

Kata penolakan tidak hanya berasal dari Pemkab Natuna saja, namun DPRD dan masyarakat Natuna dengan kompak menyatakan menolak kebijakan tersebut. Bahkan, penolakan dari masyarakat Natuna diwujudkan dengan aksi demonstrasi hingga hari ini, Sabtu (1/2/2020).

Melihat berbagai alasan dan aksi penolakan yang dikemukakan oleh Pemkab, DPRD, dan masyarakat Natuna, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak sembarang menempatkan WNI dari Wuhan di daerah tersebut.

Seharusnya pemerintah pusat memiliki alasan jelas yang menjadi dasar kebijakan mendadak tersebut. Namun, jika tidak, maka seperti yang dikatakan Ngesti, “Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis: Jessica Cornelia

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…