Pasca Dilarang, Atribut Dicopot Aparat Hingga Konten Terkait FPI Akan Diblokir

pranusa.id December 30, 2020

Ilustrasi FPI. Sumber : IDN Times

PRANUSA.ID– Pemerintah lewat surat keputusan bersama (SKB) resmi melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

Pasca keluarnya putusan tersebut, sejumlah personel polisi dan TNI bersenjata lengkap mendatangi kantor DPP FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12). 

Kedatangan aparat adalah untuk membereskan segala atribut yang berkaitan dengan FPI di tempat tersebut. 

“Kami meyakinkan SKB ditandatangani bersama bahwa kegiatan FPI tidak boleh dilakukan mulai hari ini. Banner, pamflet atribut, sudah kita lepas. Begitu juga kegiatan lainnya. FPI sudah dibubarkan dan tidak ada aktivitas. Saya dan dandim akan mengawasi SKB kita berlakukan dan tegakkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto.

Tidak sampai di situ, sebagai tindak lanjut yang lain atas putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir konten terkait FPI di media sosial dan situs web.

Dilansir dari Kumparan, menurut Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, Kominfo memiliki tugas dan mandat yang diamanatkan oleh UU ITE untuk menjaga ruang digital. Mandat tersebut terdapat pada Pasal 40 UU ITE.

“Tentu karena yang diumumkan tadi itu berupa payung hukum, berupa SKP ya, maka payung hukum itu harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait termasuk Kominfo,” kata Dedy.

Pihak Kominfo disebut akan mem-followup putusan yang ada dengan membersihkan konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk SKP yang sudah ditandatangani. 

“Langkah-langkah yang diperlukan bisa berupa pemutusan akses atau pemblokiran, atau bisa juga tindakan-tindakan lain untuk mengendalikan konten yang melanggar peraturan perundangan itu,” pungkasnya. 

 

(Kris/Pranusa)

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…