Peringatan Keras Presiden Jokowi soal Gaya Hidup Mewah Polisi

pranusa.id October 16, 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pejabat kepolisian untuk memperhatikan gaya hidup mereka yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah situasi sulit yang dirasakan hampir semua elemen masyarakat.

Menurutnya, kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah para pejabat kepolisian sangat berpotensi menimbulkan letupan sosial di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam pengarahan kepada pejabat tinggi Mabes Polri, kapolres, dan kapolda se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10/2022).

“Saya ingatkan yang namanya polres, kapolres, kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati,” katanya.

Jokowi menegaskan bahwa gaya hidup mewah adalah kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan sebagai masa lalu saja oleh para pejabat kepolisian.

Pasalnya, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan gaya hidup mewah itu dengan keberadaan media sosial yang membuat rakyat leluasa memantau perilaku keseharian para pejabat kepolisian.

Ia menyampaikan bahwa dari laporan yang didapatnya, perihal gaya hidup mewah menjadi isu keempat dalam daftar keluhan terbanyak masyarakat terhadap institusi Kepolisian RI (Polri).

“Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli (pungutan liar, Red), tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represif dijauhi,” tambahnya.

“Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga, itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan,” tutur Jokowi.

Ia mengingatkan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan rakyat, sehingga para personel Polri harus selalu diingatkan untuk menjunjung tinggi pelayanan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat itu menjadi hilang atau kurang (kepercayaan, Red), karena apa pun Polri adalah pengayom masyarakat,” ucap Jokowi.

Presiden Jokowi mengawali arahannya dengan memaparkan bagaimana Polri sempat menjadi aparat penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tinggi sebesar 80,2 persen pada November tahun lalu, berkat keterlibatan dalam kerja penanganan pandemi COVID-19 serta memfasilitasi vaksinasi COVID-19.

Sayangnya, tingkat kepercayaan publik itu turun drastis menjadi hanya 54 persen per Agustus, dengan peristiwa yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai titik balik citra Polri di mata masyarakat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sempat menyampaikan bahwa seluruh personel Polri siap mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. (*)

Reporter: Antara
Editor: Jessica C.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…