Puan Maharani Ungkap DPR Diserang Hoaks: Kutipan Palsu hingga Narasi Penolakan RUU Perampasan Aset

JAKARTA, PRANUSA.ID — Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara terbuka mengungkapkan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya belakangan ini kerap menjadi sasaran serangan informasi bohong atau hoaks di ruang digital.

Berbagai bentuk disinformasi tersebut mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota dewan, isu penolakan pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama dengan narasi yang tidak sesuai konteks.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

“Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah,” ujar Puan.

Ia menegaskan, fenomena disinformasi ini ditandai dengan masifnya produksi dan penyebaran konten manipulatif yang secara sengaja diarahkan untuk mendiskreditkan institusi DPR RI di mata masyarakat.

“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” tegasnya.

Menurut Puan, narasi-narasi sesat tersebut sengaja dibangun untuk mempertentangkan keberadaan DPR dengan rakyat seolah-olah kedua pihak berada dalam posisi yang saling berlawanan. Dampak dari strategi ini dinilai berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan publik, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, serta menghambat ruang dialog yang rasional.

“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” tutur Puan.

Menghadapi tantangan era digital ini, Puan menekankan pentingnya peningkatan literasi media sosial bagi masyarakat serta perlunya strategi komunikasi negara yang lebih efektif guna memperkuat kembali kepercayaan publik.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat krusial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta keberhasilan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diminta untuk kembali memperkuat persatuan dan memastikan kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Puan.

Laporan: Severinus | Editor: Arya