Saiful: Gubernur Lemhanas Tidak Layak Anggap Presiden Seperti Tong Sampah!

pranusa.id October 13, 2021

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. (Kompas.com)

PRANUSA.ID — Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menilai narasi Gubernur Lemhanas Agus Widjojo soal ‘rakyat punyanya Presiden’ dan ‘TNI bersama rakyat’ merupakan sesuatu yang keliru.

“Saya kira pernyataan Gubernur Lemhanas ini bisa menimbulkan spekulasi publik, seolah membenturkan antara TNI dengan Presiden,” kata Saiful seperti dikutip PranusaID dari RMOL, Rabu (13/10).

Menurutnya, pernyataan Agus itu seolah menganggap Presiden sebagai tong sampah atas segala persoalan yang ada.

“Tentu hal tersebut benar ya, hanya saja tidak layak disampaikan oleh Gubernur Lemhanas, sehingga seolah-olah Presiden selama ini tidak mampu berbuat apa-apa,” tutur Saiful.

Apalagi, Saiful menjelaskan Presiden saat ini telah membuktikan kedekatan antara TNI dengan rakyat melalui program vaksinasi.

“Untuk itu tidak layak bagi Agus (berkata) seolah Presiden belum bekerja optimal dengan semua persoalan dan keadaan yang selama ini ada,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Saiful merasa Agus Widjojo layak untuk dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas. Pasalnya, menurutnya, Agus sudah tidak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di RI.

“Inikan seperti ingin menyampaikan, bahwa Presiden seperti tong sampah atas segala persoalan yang ada, dan itu tidak layak disampaikan oleh yang bersangkutan sebagai Gubernur Lemhanas,” tandasnya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo sebelumnya menyatakan TNI milik presiden.

“Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu,” kata eks Komandan Sesko ABRI itu, Senin (11/10).

Untuk itu, Agus menilai narasi TNI bersatu dengan rakyat tidaklah tepat. Pasalnya, rakyat merupakan milik Presiden.

“Kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi,” ungkap Agus.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…