Saiful: Gubernur Lemhanas Tidak Layak Anggap Presiden Seperti Tong Sampah! | Pranusa.ID

Saiful: Gubernur Lemhanas Tidak Layak Anggap Presiden Seperti Tong Sampah!


Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. (Kompas.com)

PRANUSA.ID — Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menilai narasi Gubernur Lemhanas Agus Widjojo soal ‘rakyat punyanya Presiden’ dan ‘TNI bersama rakyat’ merupakan sesuatu yang keliru.

“Saya kira pernyataan Gubernur Lemhanas ini bisa menimbulkan spekulasi publik, seolah membenturkan antara TNI dengan Presiden,” kata Saiful seperti dikutip PranusaID dari RMOL, Rabu (13/10).

Menurutnya, pernyataan Agus itu seolah menganggap Presiden sebagai tong sampah atas segala persoalan yang ada.

“Tentu hal tersebut benar ya, hanya saja tidak layak disampaikan oleh Gubernur Lemhanas, sehingga seolah-olah Presiden selama ini tidak mampu berbuat apa-apa,” tutur Saiful.

Apalagi, Saiful menjelaskan Presiden saat ini telah membuktikan kedekatan antara TNI dengan rakyat melalui program vaksinasi.

“Untuk itu tidak layak bagi Agus (berkata) seolah Presiden belum bekerja optimal dengan semua persoalan dan keadaan yang selama ini ada,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Saiful merasa Agus Widjojo layak untuk dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas. Pasalnya, menurutnya, Agus sudah tidak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di RI.

“Inikan seperti ingin menyampaikan, bahwa Presiden seperti tong sampah atas segala persoalan yang ada, dan itu tidak layak disampaikan oleh yang bersangkutan sebagai Gubernur Lemhanas,” tandasnya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo sebelumnya menyatakan TNI milik presiden.

“Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu,” kata eks Komandan Sesko ABRI itu, Senin (11/10).

Untuk itu, Agus menilai narasi TNI bersatu dengan rakyat tidaklah tepat. Pasalnya, rakyat merupakan milik Presiden.

“Kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi,” ungkap Agus.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

Berita Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Top