Soroti Penyaluran Bansos, Kader PKS Minta Risma Libatkan DPR

pranusa.id August 6, 2021

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Kemensos)

PRANUSA.ID– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, mempertanyakan sejauh mana keberpihakan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) terhadap warga rentan dan miskin yang terdampak perpanjangan PPKM.

Menurutnya, sampai saat ini, manfaat dari program Kemensos seperti bantuan sosial (bansos) belum benar-benar mampu dirasakan oleh masyarakat. Padahal, sambungnya, bansos merupakan program yang diharapkan mampu menjadi solusi masyarakat yang menjerit karena pandemi. Ia lantas menyinggung tidak optimalnya progam bantuan dari Kemensos karena terdapat masalah dalam pengelolaan dan distribusinya.

“Bagaimana mungkin program Kemensos bisa sukses menyelesaikan masalah rakyat, sementara programnya sendiri masih dirundung masalah, carut marut DTKS yang belum tuntas hingga praktik pungli di tataran bawah,” ucapnya, Kamis (05/08/2021).

“Sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi jika saja Kemensos, dengan berbesar hati, intensif berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR supaya bisa kami bantu,” imbuh Bukhori.

Politikus PKS itu mengimbau supaya Kemensos konsisten melibatkan DPR dalam menjalankan program eksisting hingga program baru yang berdampak luas di masyarakat.

“Pelibatan DPR adalah keputusan tepat dan bijaksana karena aktivitas anggota dewan bersinggungan langsung dengan dinamika masyarakat di akar rumput,” pungkasnya.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…
Di Rapat Komisi XIII DPR, Kalapas Cibinong Mengaku Perintahkan Bersihkan Fasilitas Mewah
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu…
Kualitas Udara Membaik, Sekolah di Pontianak Kembali Gelar Pembelajaran Tatap Muka
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak…