Sri Mulyani Ungkap Penyebab Barang Impor Ilegal Serbu Bangsa

PRANUSA.ID — Dalam kurun waktu empat tahun (2016 – 2019), Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan mobil dan motor mewah di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kasus-kasus tersebut menyebabkan potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 48 miliar. Bea dan Cukai Tanjung Priok telah mengamankan barang bukti berupa 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka motor/mesin motor mewah dengan ragam merek yang total nilai barangnya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 21 miliar.

Dalam hal ini, DJBC bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan Kejaksaan.

Beranjak dari kasus-kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Kementerian Keuangan, terkhusus DJBC untuk waspada terhadap serbuan barang impor ilegal.

Ia menyebutkan beberapa faktor penyebab tentang bagaimana serbuan barang impor ilegal memasuki tanah Indonesia.

Pertama, kata Sri Mulyani, dengan adanya ekonomi digital memungkinkan masuknya barang-barang dari luar secara lebih mudah ke Indonesia, lebih lancar.

“Selain itu, perang dagang juga menjadi faktor lain yang membuat barang-barang impor membanjiri Indonesia,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Tak hanya itu, Sri juga mengungkapkan bahwa dunia usaha juga mengalami tekanan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari banjir impor tekstil yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tenggelam.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Bea dan Cukai waspada terhadap proses masuknya barang luar negeri ke Indonesia sehingga memenuhi aspek-aspek legalitas.

Hal ini pada akhirnya bertujuan agar barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan adil dengan barang produksi dari luar.

Meski realisasi penerimaan cukai tercatat surplus, namun untuk realisasi bea masuk dan bea keluar masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019.

Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa Sri Mulyani meminta agar lebih waspada dan pengawasan lebih diperketat.

Bahkan, Sri Mulyani sendiri merasa bahwa itu adalah suatu warning, karena kita ingin jaga competitiveness dari ekonomi kita.

“Peranan dari DJBC maupun pajak itu sangat penting,” imbuhnya mengakhiri.

Penulis: Cornelia