Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

pranusa.id January 8, 2026

Ilustrasi pilkada pemilu: (Medcom.id/Mohamad Rizal)

JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru yang menunjukkan resistensi kuat publik terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasil survei tersebut menegaskan bahwa mayoritas pemilih, termasuk basis pendukung Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menginginkan Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan data bahwa sebanyak 67,1% pemilih Prabowo menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap mekanisme pemilihan tidak langsung. Angka ini mendominasi dibandingkan hanya 29,9% yang setuju, sementara sisanya memilih abstain.

“Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, bukan melalui telepon atau media sosial. Kami menerjunkan tim surveyor langsung ke lapangan,” ungkap Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian menjelaskan bahwa penolakan ini bersifat lintas basis politik. Tidak hanya pendukung Prabowo, pemilih dari kubu lain juga menunjukkan sikap serupa. Tercatat 60,9% pemilih Anies Baswedan dan angka yang lebih tinggi lagi, yakni 77,5% dari pemilih Ganjar Pranowo, menyatakan penolakan terhadap Pilkada via DPRD.

“Siapa pun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” tegasnya.

Menurut analisis LSI, tingginya angka penolakan ini berakar dari kultur demokrasi yang sudah terbentuk di masyarakat. Sejak tahun 2005, publik terbiasa memiliki otonomi penuh untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung.

Bagi generasi pemilih aktif saat ini, pemilihan melalui lembaga perwakilan dianggap sebagai kemunduran dan membuka ruang lobi politik yang tidak transparan.

“Publik menilai pemilihan langsung sebagai mekanisme paling wajar untuk menentukan pemimpin daerah, bukan melalui lobi politik di DPRD,” tambah Ardian.

Survei ini dilakukan menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada periode 19–20 Oktober 2025.

Ardian mengklaim jumlah sampel tersebut cukup representatif untuk memotret aspirasi nasional, mengingat akurasi survei serupa pada pemilu-pemilu sebelumnya yang mendekati hasil rekapitulasi resmi KPU.

Laporan: Hendri | Editor: Rivaldy