Tak Masalah Presiden 3 Periode, Ketum PBNU Dikritik Rizal Ramli dan Dipo Alam
PRANUSA.ID — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode tidak bertentangan dengan fiqih.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Aqil berkaitan dengan rekomendasi hasil musyawarah para kyai agar pemilihan presiden kembali dilakukan MPR dan DPRD.
“Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat. Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik,” kata Said Aqil dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).
Pernyataan tersebut mendapatan kritik dari ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Sekretaris Kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam.
“Mas Said Aqil makin lama makin ngasal,” tukas Rizal Ramli dalam cuitannya di akun Twitter miliknya seperti dikutip, Selasa (7/9).
Rizal Ramli menilai rakyat harusnya sudah lebih sejahtera dan makmur jika presiden memang amanah menjalankan tugas.
“Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan makmur, dan utang tidak gali lobang tutup jurang,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan masa jabatan tiga periode sudah sangat bertentangan dengan amanah reformasi.
“Presiden 3x itu bertentangan dengan amanah reformasi dan demokrasi,” tulisnya.
Sementara itu, Dipo Alam mempertanyakan mengapa fiqih baru disinggung sekarang. Pasalnya, hal itu tidak pernah disinggung selama presiden sebelumnya menjabat.
“Waktu 1966 Bung Karno PADUKA YANG MULIA, PEMIMPIN BESAR REVOLUSI, PRESIDEN SEUMUR HIDUP; Pak Harto 1998, tak ada soal fiqih. TETIBA??.,” tulisnya.
Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.
