Teras Ingatkan Pemerintah Daerah untuk Perhatikan Pertanian Desa

Memantau perkembangan kasus Covid-19 yang terus meningkat, pemerintah semakin membutuhkan banyak langkah dalam menangani pandemi. Selain itu, kesigapan dalam mencegah krisis pangan mesti segera diperhatikan. Terlebih Badan Pangan Dunia sendiri telah memperkirakan adanya kemungkinan krisis pangan terjadi akibat pandemi.

Atas kondisi ini, anggota DPD RI pun mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan pertanian desa. Terlebih agar sektor pertanian bisa produktif menopang kebutuhan pangan wilayah Kalimantan Tengah maupun nasional.

“Kami menerima sejumlah aspirasi dari desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang kebetulan jadi wilayah pengembangan lumbung pangan yang kami harapkan berkelanjutan. Diantaranya kebutuhan akan perhatian dari pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah mesti lekas turun ke lapangan mendukung pertanian desa” ujar Teras Narang, Ketua Komite I DPD RI usai menggelar reses pada Selasa (04/08/2020) di Kabupaten Pulang Pisau,

Teras menyebutkan bahwa sejauh ini, konsep lumbung pangan sendiri belum dapat dilihat secara utuh. Meski beberapa kali Kementerian terkait hingga Presiden Jokowi turun ke Kalimantan Tengah untuk melakukan peninjauan, menurutnya hal tersebut tak cukup. Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih pro aktif mengawal agenda ini.

Salah satunya yang bisa dilakukan pemerintah daerah menurutnya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat tani di desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah. Sebab dari temuan dan aspirasi masyarakat, infrastruktur kawasan pertanian serta pengembangan keterampilan petani dalam mengatasi masalah di lapangan, menurutnya masih sangat diperlukan. Terutama dalam kepentingan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen padi menuju angka rata-rata yang optimal. Sebab di lapangan menurutnya, masih ditemukan adanya lahan yang produksi padinya rendah.

Selain itu, penataan ruang dan kawasan untuk perkebunan serta perikanan juga patut mendapat perhatian. Menurutnya sebelum pemerintah turun tangan lebih jauh, pemerintah daerah sebaiknya turun mendahului dan memberikan dukungan pada sektor pertanian. Selebihnya, keterbatasan yang ada dapat dimintakan dukungan pada pemerintah pusat.

“Jangan sampai gagasan lumbung pangan berkelanjutan hanya jadi kepentingan pusat, tapi kita di daerah sendiri tidak siap dan sigap membawa kepentingan masyarakat” ujarnya.

Dalam reses yang digelar di 2 kecamatan dan 6 desa, secara khusus Teras juga memantau perkembangan situasi Covid-19 dan kesiapan desa dalam penangangan dampak pandemi ini. Secara umum, pihaknya melihat bahwa penanganan sudah makin membaik. Meski masih ada catatan termasuk soal data ganda penerima bantuan di beberapa desa.

Tak lupa dalam reses yang digelar sejak pekan lalu, anggota DPD RI yang melakukan reses turun ke daerah, menyampaikan himbauan pada masyarakat untuk tetap peduli protokol kesehatan dan waspadai pergerakan publik yang mungkin datang ke desa. Membangun sikap siaga di desa-desa dan mencegah terjadinya kasus di wilayah masing-masing. Terlebih jelang agenda Pilkada yang masih tetap diagendakan pemerintah pada akhir tahun ini, desa diharapkan mencermati pergerakan masyarakat.

“Meski kami Komite I DPD RI telah mendorong penundaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ke tahun depan, namun belum ada perubahan sikap pemerintah untuk menunda. Maka desa-desa perlu meningkatkan kesiagaan desa” ujar Teras.