Tuding Moeldoko Kudeta Demokrat Demi Pencapresan 2024, AHY Surati Jokowi

PRANUSA.ID — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapnya adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi partainya.

“Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya,” kata AHY dalam keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Senin (1/2/2021).

AHY mengaku banyak menerima informasi, kesaksian dan testimoni yang menunjukkan bahwa gerakan politik itu melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Pejabat pemerintahan itu disebut-sebut berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara fungsional.

Bahkan, gerakan politik yang dipimpin pejabat tersebut kabarnya juga telah disetujui dan didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat-pejabat penting lainnya di pemerintahan Jokowi.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas ‘praduga tak bersalah’ (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujar dia.

Untuk itu, AHY mengaku tadi pagi telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi soal kabar dan informasi yang diperolehnya.

“Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ungkapnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan telah menerima informasi bahwa Jokowi telah membaca surat mereka.

“Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (1/2).

Dalam kesempatan itu, Herzaky juga mengungkapkan siapa sosok yang dimaksud oleh AHY menurut pengakuan dan kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat dan daerah Partai Demokrat.

Sosok tersebut ternyata adalah Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. “Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” jelas dia.

“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” tukas dia.

Penulis: Pss
Editor: Crn