Zulhas: Presiden Jokowi akan Kumpulkan Ketum Partai Bahas Ganjar Capres

pranusa.id April 27, 2023

FOTO: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah untuk membahas dinamika politik terbaru, salah satunya terkait pencapresan Ganjar Pranowo.

“Nanti kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak (Jokowi) akan mengumpulkan ketua-ketua umum partai untuk silaturahim,” kata Ketum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/4).

“Ya (bahas pencapresan Ganjar), ini kan ketemuan,” ujar Menteri Perdagangan tersebut.

Namun, Zulhas tidak mengungkapkan kapan pertemuan tersebut akan digelar.

Ia mengatakan, pertemuan ketum parpol koalisi pemerintah tersebut akan digelar usai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PAN, PPP, dan Partai Golkar bertemu pada Kamis (27/4).

“Besok KIB (bertemu). Habis itu tadi Bapak juga mengundang ketum partai untuk ngopi bareng,” ujarnya. (*)

Penulis: Srilinus Lino
Editor: Severinus THD

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
OTT KPK di Klaten: Bupati Hamenang Diduga Pakai Uang Fee Proyek Rp2 Miliar untuk Bayar Utang Pilkada
JAKARTA, PRANUSA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten…
Sawah Tertimbun Proyek Jalan Ende–Wolowaru, Amatus Minta Ganti Rugi Rp150 Juta ke PT BCTC
ENDE, PRANUSA.ID — Perjuangan seorang warga Kabupaten Ende dalam menuntut…
Tanpa Ganti Rugi, Proyek Preservasi Ruas Jalan Ende – Wolowaru Meninggalkan Duka Bagi Petani di Desa Dile
ENDE, PRANUSA.ID — Proyek preservasi ruas jalan Ende–Wolowaru di KM…
Teras Narang Desak Penanganan Cepat dan Penegakan Hukum Karhutla
PALANGKA RAYA, PRANUSA.ID— Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah,…
Jangkar Nusantara Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Kalimantan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Gerakan Jangkar Nusantara mendesak pemerintah segera menetapkan…