Quo Vadis Pendidikan Tinggi Pasca Kehadiran Kampus Merdeka

Quo vadis pendidikan tinggi? Hendak dibawa ke mana pendidikan tinggi Indonesia? Barangkali sulit menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan reflektif tersebut. Sebab, pertanyaan semacam ini sejatinya menuntut adanya kontemplasi; menjelajahi kembali jejak histori Indonesia untuk menengok seberapa pesat dunia pendidikan telah mengalami perkembangan hingga bertransformasi menjadi seperti saat ini. Adapun salah satu indikator untuk membaca transformasi pendidikan tinggi itu adalah dengan mengukur seberapa besar output (dampak/manfaat) dari kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan direalisasikan pemerintah sejauh ini. Output dan penilaian atas program/kebijakan itu yang akan menjadi pijakan dan bahan evaluasi bagi pihak otoritas dalam menentukan arah pendidikan tinggi ke depannya. Untuk itu, perlu ditentukan terlebih dahulu pada periodisasi kapan pendidikan tinggi benar-benar mengalami transformasi. Meski transformasi sejatinya terjadi ketika digitalisasi merambah masuk memengaruhi cara dunia pendidikan Indonesia bekerja, namun pengaruh tersebut paling terasa di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Alasan utamanya, selain karena di era kontemporer Indonesia memang mulai telah serba digital, namun tuntutan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan ini lebih digalakkan realisasinya oleh Nadiem ketika memimpin Kemendikbudristek. Salah satu kebijakan/program pendidikan paling populer yang diluncurkan oleh Kemendibudristek adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kebijakan transformasi pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara ingin memerdekakan setiap insan dalam berpikir dan berekspresi, hakikat dari Merdeka Belajar juga adalah untuk mengakui hak-hak manusia yang secara kodrati ditujukan untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman secara bebas-bertanggung jawab sehingga menjadi manusia berkarakter, manusia baru, dan masyarakat baru. Artinya, Merdeka Belajar telah mencakup esensi dari pendidikan yang di dalamnya bukan hanya soal proses transfer ilmu (materi) saja, melainkan juga terjadi proses penanaman nilai-nilai karakter (akhlak) untuk mewujudkan manusia berjiwa Pancasila.

Sejauh ini, Kemendikbudristek telah menggulirkan 24 episode Merdeka Belajar. Salah satu episode yang mengupas isu soal tranformasi pendidikan tinggi adalah episode ke-6 tentang Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi pada 3 November 2020. Dalam paparannya, salah satu aspek indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi adalah kualitas lulusan yang dipengaruhi oleh seberapa banyak lulusan kampus mampu memperoleh pekerjaan yang layak dan seberapa banyak mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di luar kampus. Berbicara soal akses terhadap pengalaman di luar kampus, ada satu lagi program Nadiem yang tujuannya sangat serupa, inheren, dan kontekstual. Program tersebut diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada Merdeka Belajar episode kedua dan diberi nama “Kampus Merdeka”. Kampus Merdeka yang pada awalnya muncul untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa secara sukarela mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi atau di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester, hingga kini telah berkembang menjadi salah satu program Kemendikbudristek yang paling digandrungi karena besarnya manfaat dan kebaikan yang dirasakan mahasiswa.

Setidaknya, ada empat program/kegiatan Kampus Merdeka yang paling memikat hati mahasiswa sebagaimana penulis rangkum dari sejumlah laman resmi Kemendikbudristek. Pertama, Magang Bersertifikat dan Studi Independen (MSIB) yang hingga 24 Januari 2023, jumlah pendaftarnya telah mencapai 58.414 mahasiswa. Kedua, Kampus Mengajar yang pada tahun ini menarik minat 43.121 mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta angkatan kelima. Ketiga, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang jumlah pendaftar angkatan 2 pada tahun 2022 lalu mencapai angka 35.107 mahasiswa dari 479 perguruan tinggi se-Indonesia. Keempat, program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang pada tahun ini mencapai angka pendaftar tertinggi, yakni 12.704 mahasiswa jenjang sarjana dan diploma.

Data tersebut merupakan bukti konkret bahwa kebijakan Kampus Merdeka telah membawa kebermanfaatan bagi mahasiswa. Bagaimana tidak? Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan keleluasaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui metode dan sarana/prasarana yang sesuai dengan tingkat kemampuannya sendiri, berkesempatan untuk menentukan mata kuliah apa yang ingin dipelajari tanpa terbatas pada mata kuliah yang ada dalam prodinya, memilih mengikuti program apa saja yang dapat menjadi sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan, mengeksplorasi pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi (secara oral dan tulisan), serta memperluas networking. Belum lagi, terbukanya peluang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktisi/ahli di bidangnya. Alhasil, Kampus Merdeka memberikan mahasiswa bekal dan pengalaman lebih untuk menghadapi dunia pasca lulus. Ini menunjang kapasitas mahasiswa sebagai sumber daya manusia unggul dan berkualitas yang dibutuhkan di masa mendatang.

Namun, tidak berhenti sampai di sana. Kebijakan Kampus Merdeka juga mendorong kuat praktik baik dari Merdeka Berbudaya. Mahasiswa dari universitas di Kalimantan misalnya, ketika lolos PMM di universitas di Pulau Jawa dapat mengenalkan bahasa daerah Dayak, berbagi cerita dengan teman sejawat tentang tradisi dan kebiasaan di Kalimantan, serta kebudayaan lainnya. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, saat mahasiswa lolos seleksi program IISMA misalnya, dapat mengenalkan bahasa, tarian, dan tradisi yang ada di Indonesia ke mata internasional. Ada juga program Kampus Merdeka yang mempraktikkan kemerdekaan berbudaya di wilayah desa. Program ini dinamakan “Membangun Desa” yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat project berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh desa. Mengingat kepemimpinan dan kolaborasi ialah dua kunci utama keberlangsungan pengelolaan project tersebut, mahasiswa pun dituntut untuk membangun kemitraan dengan melibatkan organisasi, komunitas, tokoh masyarakat, pakar, pelaku dan penggiat kebudayaan, serta pihak terkait lainnya. Diberikannya kemudahan untuk mengeksplorasi budaya satu sama lain ini adalah cara Pemerintah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mahasiswa sehingga mereka dapat lebih bersikap tenggang rasa, toleran, dan berpikiran terbuka.

Meski kebijakan Kampus Merdeka tetap tidak terlepas dari berbagai komentar negatif, namun setidaknya, sebagian besar mahasiswa di seluruh Indonesia telah merasakan kebermanfaatan dan kebaikan dari kebijakan Kemendikbudristek. Penulis pun merupakan satu dari banyaknya mahasiswa yang merasakan manfaat dari program MBKM. Pada bulan Maret 2023 lalu, penulis dinyatakan lolos seleksi tingkat fakultas untuk mengikuti program MBKM magang di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tiada hari yang penulis lalui tanpa bersyukur karena berkesempatan untuk magang di institusi penegak hukum tersebut. Akan tetapi, penulis berharap sistem perguruan tinggi bisa lebih selaras dengan program MBKM, agar pembelajaran otonom dan fleksibel tercipta tanpa adanya beban kewajiban-kewajiban yang sifatnya kontradiktif dengan esensi kemerdekaan. Sebab, sinergi antara perguruan tinggi dan Kemendikbudristek akan meningkatkan kebermanfaatan dan kebaikan yang mampu dihasilkan dari program Kampus Merdeka. Dengan demikian, jawaban atas quo vadis pendidikan tinggi pasca kehadiran Kampus Merdeka pun semakin tegas dan bergema, yakni untuk terus memerdekakan mahasiswanya dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi.

Jessica Cornelia Ivanny

Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.