
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Aliansi Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA) mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya ruang dialog dengan pemerintah provinsi pada peringatan Hari Buruh. Aksi penyampaian pendapat tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Jumat (1/5/2026).
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, tapi justru tidak diterima, ini menunjukkan minimnya ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat,” ujar Raden.
Selain menyoroti ketidakhadiran Gubernur Ria Norsan, koordinator lapangan aksi tersebut juga mengungkap adanya dugaan intervensi aparat yang menghambat mobilisasi massa pekerja dari Kabupaten Bengkayang.
“Ada intervensi yang membuat kawan-kawan buruh tidak bisa hadir secara maksimal, ini bukan hanya terjadi di Bengkayang, tetapi juga di berbagai daerah lain,” kata Raden.
Demonstrasi tersebut turut menjadi wadah bagi perwakilan masyarakat adat asal Kabupaten Ketapang untuk menyuarakan protes terkait perampasan kawasan lindung oleh pihak korporasi.
“Mereka menguasai tanah colap, tanah pusaka kami, itu hutan lindung yang sejak lama dijaga masyarakat,” tutur Lahon.
Tokoh masyarakat tersebut menilai pemerintah daerah bersikap abai terhadap berbagai konflik agraria serta ancaman kriminalisasi yang terus meneror warga setempat.
“Pemerintah seperti pura-pura tuli dan buta, tidak ada keberpihakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan ini,” tegas Lahon.
Laporan: Judirho | Editor: Michael