Hadir di Dialog FPK Provinsi Kalbar, Wabup Ketapang: Jaga Persatuan dan Kesatuan | Pranusa.ID

Hadir di Dialog FPK Provinsi Kalbar, Wabup Ketapang: Jaga Persatuan dan Kesatuan


Wakil Bupati Ketapang, Farhan. (Dok. Ruai TV).

Laporan: Severinus THD | Editor: Bagas R.

PRANUSA.ID– Wakil Bupati (Wabup) H. Farhan, S.E., M.Si., menghadiri sekaligus membuka Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/8/2023) di Hotel Nevada Ketapang.

Dalam sambutannya Farhan berharap dialog ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman khususnya di Kabupaten Ketapang, baik dari lintas etnis, tokoh adat dan unsur pemuda.

“Mencapai keseimbangan dan keharmonisan antar suku bangsa membutuhkan berbagai prakondisi yang harus dipersiapkan dengan baik, seperti adanya sikap dan perilaku yang toleran dan inklusif, kebijakan yang adil, perlakuan yang sama serta kesempatan yang setara dari semua bangsa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Pranusa.ID.

Ia melanjutkan, apabila prakondisi tersebut tidak dan belum terwujud dengan baik, keberagaman tersebut dapat menimbulkan potensi konflik dan terjadinya perpecahan sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mempersiapkan prakondisi yang dibutuhkan harus terus diperkuat agar keharmonisan antar etnis dapat terwujud,” katanya.

Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Ketapang saat ini masih dalam kategori aman, namun Farhan menghimbau tidak lengah terhadap ancaman kamtibmas karena bisa datang kapan saja dan dari mana saja.

“Setiap permasalahan yang bersumber dari berbagai aspek kehidupan sosial telah menunjukan kecenderungan menjadi gangguan ancaman yang nyata dan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” terangnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 34 tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, setiap daerah mempunyai kewajiban menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

“Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kewajiban daerah tersebut adalah melakukan upaya pembauran kebangsaan dan memantapkan kewaspadaan dini masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Top