Sutarmidji Sebut Butuh Rp6,3 Triliun untuk Perbaiki Seluruh Jalan Kalbar
PRANUSA.ID — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji atau yang lebih akrab disapa Midji mengaku masih optimis bisa mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar.
Hal itu disampaikannya usai menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar tahun 2022 secara daring, Kamis (4/2/2021).
“Misalnya seperti IPM (indeks pembangunan manusia) di bidang kesehatan, pendidikan, insfrastruktur itu penting, kemudian sektor penunjang ekonomi lainnya,” kata Midji.
Midji mengaku awalnya hendak mencapai 100 persen RPJMD karena data yang ada menunjukkan 80 persen kondisi jalan bisa dijadikan sebagai jalan provinsi. Namun, faktanya hanya 49 persen jalan yang bisa.
“Itulah yang membuat kita berat dengan kondisi jalan mantap beralih ke jalan negara dan jalan kabupaten yang masih kondisi tanah menjadi jalan provinsi,” jelas Midji.
Meski kebijakan itu membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar kewalahan, namun Midji mengatakan untuk jalan di daerah atau provinsi lain sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Perda itulah yang kemudian melarang perusahaan sawit dan tambang melalui jalan provinsi. Hal ini dilakukan agar jalan provinsi tetap terjaga. Untuk itu, perusahaan tersebut harus melalui jalur yang berbeda.
“Karena bisa menghancurkan jalan. Kadang muatannya tidak sesuai yang harusnya 8 ton tapi muatannya bisa lebih 15 ton. Itu beton juga bisa amblas,” tukas Midji.
Lebih lanjut, Midji mengungkapkan besar anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki keseluruhan infrastuktur jalan di Kalbar adalah Rp6,3 triliun.
Sementara, Midji menyatakan bahwa kemampuan anggaran maksimal selama lima tahun menjabat hanya Rp3 triliun. Untuk itu, anggaran itulah yang akan dimaksimalkan nantinya.
“Kita juga kolaborasi bersama TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian RI) membuka jalan perawas Kayong Utara -Pontianak. Nantinya bisa ditempuh hanya 6-7 jam saja,” ujar dia.
Menurutnya, semua itu bisa dengan mudah dicapai selama datanya sesuai. Maka dari itu, ia meminta agar keseluruhan data diperbarui dan disesuaikan dengan fakta pada lapangan yang ada di Kalbar.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kalbar mengalami defisit anggaran sebesar Rp691 miliar di awal ia dan Wakil Gubernur Ria Norsan menjabat. Ini yang kemudian membuat pembangunan jalan lalu tertunda.
“Alhamdulillah sudah kita selesaikan tapi dengan membatalkan pembangunan beberapa jalan yang sudah direncanakan dan membayar yang menjadi kewajiban kita terhadap wilayah tingkat dua,” tuturnya.
Penulis: Pss
Editor: Crn
