Kapolres Tampar Warga di Kapuas Hulu, Akademisi Unmul: Ada Masalah dalam Pemahaman Budaya Lokal

KAPUAS HULU, PRANUSA.ID — Peristiwa dugaan penamparan terhadap seorang warga bernama Iki Adi oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra di Terminal Bus Kedamin, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memantik kritik tajam dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Michael Silvester Mitchel Vinco.

Vinco menegaskan bahwa tindakan oknum perwira menengah kepolisian tersebut tidak dapat dipandang sekadar persoalan perilaku individual, melainkan cerminan dari persoalan yang jauh lebih mendasar terkait pemahaman budaya lokal, etika jabatan, serta pola relasi antara aparat dan masyarakat.

“Sebagai orang Kapuas Hulu dan sebagai dosen yang memahami budaya, tentu ini sangat mengecewakan. Apalagi ini dilakukan bukan oleh polisi biasa, tetapi oleh perwira polisi yang notabene berpendidikan sarjana ke atas, atau jangan-jangan bahkan sudah magister,” ujar Vinco saat dihubungi Pranusa.ID, Minggu (1/11/2026).

Vinco menyesalkan respons sebagian warganet di media sosial yang justru menyudutkan korban terkait gestur maupun cara duduk saat mendapat teguran dari Kapolres.

Ia menggarisbawahi bahwa penentuan tolok ukur sopan santun dan etika tidak bersifat universal, melainkan sangat terikat pada konteks kebudayaan masyarakat di mana lokasi tersebut berada.

“Banyak orang masih berpikir bahwa sopan santun dan etika dapat diterapkan secara universal. Padahal etika dan sopan santun juga memiliki konteks budaya di mana lokasi tersebut berada,” kata Vinco.

“Seseorang yang dianggap tidak sopan malah dipukul. Secara logika dasarnya sudah salah. Etika yang dianggap salah seharusnya dibenarkan dengan cara etika yang benar, ini malah dibalas dengan etika yang salah juga,” tegasnya.

Lebih jauh, akademisi asal Kapuas Hulu ini mendesak agar persoalan tersebut ditarik ke dalam evaluasi tata kelola dan penataan institusi kepolisian.

Ia mempertanyakan pola penempatan pejabat kepolisian di kawasan pedalaman dan mengimbau agar daerah terpencil tidak dijadikan tempat buangan bagi perwira yang tidak berprestasi.

“Jangan sampai pemindahan para perwira ke pedalaman itu karena tidak berprestasi, sehingga pedalaman menjadi tempat buangan. Seharusnya tempat yang pedalaman, unik, dan sulit justru diisi perwira yang berprestasi,” kritiknya.

Menurut Vinco, penerapan prinsip meritokrasi dalam penempatan pejabat sangat krusial. Wilayah dengan karakteristik geografis dan kultural yang kompleks membutuhkan aparat berintegritas tinggi, memiliki daya adaptasi, serta pemahaman sosial yang kuat.

Hal tersebut dinilainya penting agar pola hubungan antara kepolisian dan masyarakat tidak dibangun atas dasar kepatuhan sepihak atau intimidasi kekuasaan, melainkan atas dasar saling menghormati sebagai sesama warga negara.

Laporan: Christian A.D | Editor: Arya