Kritik Kasus Kekerasan di Kapuas Hulu, Akademisi Unmul: Kapolres Harus Mundur dan Dimutasi

KAPUAS HULU, PRANUSA.ID — Penyelesaian dugaan pemukulan terhadap warga bernama Iki Adi oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra melalui mekanisme hukum adat Punan Uheng Kareho dinilai belum menyelesaikan persoalan secara kelembagaan.

Michael Silvester Mitchel Vinco, dosen Universitas Mulawarman (Unmul), mengatakan bahwa penyelesaian melalui hukum adat memiliki makna penting bagi masyarakat Dayak Punan. Namun, menurut sosok yang akrab disapa Vinco ini, penyelesaian tersebut harus dibedakan dari pertanggungjawaban aparat dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

“Bagi masyarakat adat tentu cukup. Tetapi secara institusional ini belum selesai. Bagi saya yang paling baik adalah beliau bukan sekadar minta maaf, tetapi mundur dan dimutasi,” tegas Vinco saat dihubungi Pranusa.ID pada Minggu (1/11/2026).

Vinco menjelaskan bahwa hukum adat tidak boleh dipahami sebatas pembayaran sejumlah benda atau nominal tertentu. Ada nilai filosofis dan simbolik yang melekat pada setiap unsur dalam prosesi adat.

“Apakah polisi tadi setelah membayar adat lalu menyesal? Kita tidak tahu isi hatinya, karena konstruksi budayanya berbeda. Jangan-jangan simbol adatnya dia tidak mengerti, apa artinya mangkok, ayam, manik-manik, gong, kawat, dan paku dalam adat tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hukum adat memiliki orientasi berbeda dengan hukum positif. Jika hukum positif antara lain mengenal mekanisme pemberian sanksi dan efek jera, hukum adat lebih menekankan pemulihan keseimbangan sosial.

“Hukum adat itu bukan hukum yang membuat jera. Hukum adat itu hukum genapan. Ada yang ganjil kita genapkan, ada yang hilang kita pulihkan,” katanya.

Meski demikian, Vinco menilai institusi Polri tetap perlu menjalankan mekanisme pertanggungjawaban etik terhadap pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, perdamaian secara adat tidak semestinya membuat evaluasi internal kepolisian diabaikan.

Selain persoalan pertanggungjawaban individu, Vinco juga mendorong evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di lingkungan kepolisian. Ia mempertanyakan apakah kurikulum pendidikan kepolisian telah memberikan perhatian memadai terhadap aspek kemanusiaan, keberagaman, dan kehidupan masyarakat sipil.

“Saya kira benar-benar ada permasalahan dalam kurikulum polisi. Perbaikilah, jangan militeristik. Polisi itu harus lebih sipil dan benar-benar paham pilar-pilar bangsa, bukan hanya slogan,” katanya.

Vinco mengusulkan agar setiap perwira yang akan ditugaskan ke daerah dengan karakteristik budaya tertentu terlebih dahulu mendapatkan pembekalan mengenai kebudayaan setempat. Bahkan, menurutnya, perlu dipertimbangkan mekanisme sertifikasi pemahaman budaya sebelum seorang perwira menjalankan tugas di wilayah tersebut.

Ia menilai pemahaman terhadap budaya lokal merupakan bagian penting dari profesionalitas aparat, terutama ketika bertugas di tengah masyarakat yang memiliki sistem nilai dan tradisi berbeda.

Di akhir wawancara, Vinco mengingatkan pentingnya menghayati prinsip Bhinneka Tunggal Ika, khususnya bagi aparatur negara yang bertugas di tengah masyarakat dengan latar belakang budaya beragam.

“Perbedaan itu yang harus kita hidupi dan kita resapi, sehingga akhirnya kita paham bagaimana menjadi tunggal ika,” pungkasnya.

Laporan: Christian A.D | Editor: Arya