BKF: Untuk Menangani Perubahan Iklim, Indonesia Butuh Rp300 Triliun!
PRANUSA.ID — Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp300 triliun untuk menangani perubahan iklim yang terjadi.
Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso dalam webinar “Transisi ke Ekonomi Hijau”, Kamis (6/1/2022).
“Itu 27 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami lakukan budget packing, kami juga beri budgeting ke pemerintah daerah,” kata Adi.
Sementara itu, Adi mengatakan 33 persen dari total Rp300 triliun akan dipenuhi oleh sektor swasta dan sisanya akan dicari dari filantropi maupun investor luar negeri.
Menurutnya, Indonesia akan menghadapi perubahan iklim yang memicu bencana dengan dana rehabilitasi hingga sebesar Rp35 triliun per tahun jika tidak mulai berinvestasi pada perekonomian hijau.
“Di tengah pandemi, empat persen dari GDP (Gross Domestic Product) keluar di satu tahun saja untuk menghadapi bencana kesehatan,” tuturnya.
Untuk itu, ia menilai Indonesia harus mulai berinvestasi pada perekonomian hijau. Selain itu, dia mengatakan Indonesia telah turut dalam komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).
Komitmen tersebut guna mengurangi emisi karbon 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Adi memaparkan, lima sektor yang emisi karbonnya akan dikurangi ialah kehutanan, energi, transportasi, limbah, dan pertanian.
“Energi dan transportasi walau nomor dua itu dari sisi cost luar biasa besar, ongkosnya sekitar Rp300 triliun per tahun sendiri kebutuhan investasinya,” jelas Adi.
Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.
