Defisit Produksi Mulai Terjadi, Mentan Minta Warga Jangan Panic Buying

PRANUSA.ID — Dalam menyikapi pandemi Covid-19, masyarakat diimbau Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying yang dapat menyebabkan gejolak pangan. Dia juga meminta pedagang untuk tidak memanfaatkan situasi yang kisruh dan keruh  tersebut.

“Insya Allah kalau masyarakat tidak panik dan tidak ada pedagang yang memainkan situasi ini, maka kebutuhan kita benar-benar aman,” kata Syahrul dilansir Kompas.com.

Menurut Syahrul, ketersediaan kebutuhan pokok hingga saat ini mencukupi. Apalagi, pemerintah juga telah menghitung neraca stok yang ada.

“Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman,” terang Syahrul.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah meminta semua kementerian untuk saling bekerja sama dalam memperbaiki alur distribusi bahan pangan agar defisit dapat tertutup.

“Artinya kami tidak melakukan penguncian, tidak ada isolasi, dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan,” jelas Syahrul di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Kerja sama tersebut, menurut Syahrul, dilakukan dengan menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksinya.

“Yang terpenting adalah distribusi kita berjalan dengan lancar. Identifikasi wilayahnya kita punya pemetaannya,” tutur Syahrul.

Untuk memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali, pemerintah melalui kerja sama antara Kementan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Perdagangan akan melakukan perbaikan distribusi.

Kebutuhan bahan pokok tersebut akan dipantau pemerintah. Dalam hal ini, bahan pokok tersebut mencakup beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.

Terkait defisit stok yang dialami beberapa provinsi seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, Syahrul mengatakan, sedikitnya terdapat 28 provinsi yang saat ini dalam kendali dan dua diantaranya perlu mendapat perhatian lebih, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku.

Meski telah diintervensi, menurut Syahrul, beberapa provinsi tersebut tetap mengalami defisit stok.

“Namun setelah kita intervensi, artinya komoditas komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit,” ujar Syahrul.

Berdasarkan catatan Kementan hingga bulan April sedikitnya ada lima provinsi yang mengalami defisit produksi, yaitu Kalimantan Tengah, Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau. (*)