Jokowi Tegaskan Indonesia Tidak Lagi Impor Aspal pada 2024

pranusa.id September 27, 2022

FOTO: Presiden Joko Widodo (Dok. Kompas.com)

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak ada impor aspal pada dua tahun mendatang karena industri dalam negeri akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuat jalan itu.

Hal itu diutarakan Jokowi usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden, dilansir Antara, Selasa (27/9).

“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing silahkan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.

“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” ujarnya.

Karena itu, ia memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Dia menginginkan terdapat hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

“Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton, karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali,” tutur Jokowi.

Menurutnya, hilirisasi industri aspal di Buton juga akan meningkatkan pendapatan negara, diantaranya melalui penerimaan pajak.

“Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan ada di sini, sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, aspal dari Buton (asbuton) memiliki keunggulan mutu yang lebih baik dari aspal minyak

Penggunaan asbuton juga diperkirakan dapat menghemat devisa karena akan mengurangi impor aspal minyak yang tinggi.

Penggunaan asbuton juga mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena asbuton olahan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. (*)

Reporter: Antara
Editor: Jessica C.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bedah Buku “Legislative Inaction”: Menyoroti Lemahnya Peran Legislatif di Indonesia
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Social Movement Institute (SMI) menggelar kegiatan bedah…
Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang…
Ketua Komisi VIII DPR RI Buka Peluang RUU Pidana LGBT, Sebut Perilaku Menyimpang sebagai Ancaman Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang…
Aksi “Ibu Berisik” di Bundaran UGM: Suarakan Persoalan Inflasi hingga Pajak Mencekik
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Komunitas Ibu Berisik menggelar aksi damai dan…
Ribuan Pelayat Tuntut Balas Dendam ke AS dan Israel Atas Kematian Ayatollah Ali Khamenei
TEHERAN, PRANUSA.ID – Ribuan pelayat memadati upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi…