Prabowo Bersih-bersih BUMN: Target Tutup 800 Perusahaan hingga Akhir 2026

LOMBOK BARAT, PRANUSA.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan penataan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo menyebut hingga saat ini pihaknya telah menutup 240 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak efisien dan terus membebani keuangan negara.

Dalam peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden menargetkan penutupan tersebut akan terus berlanjut hingga menyentuh angka 800 perusahaan pada akhir tahun 2026.

“Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup,” tegas Prabowo.

Presiden mengaku terkejut saat pertama kali menjabat, karena jumlah BUMN di Indonesia ternyata mencapai 1.077 perusahaan, jauh di atas perkiraannya yang hanya berkisar 300 hingga 400 entitas. Ia menduga banyaknya struktur anak dan cucu perusahaan selama ini menjadi celah untuk menyembunyikan penggunaan uang negara.

“Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan,” ungkapnya.

Langkah tegas ini diklaim telah memberikan dampak positif bagi kas negara. Pemerintah mencatat penghematan anggaran hingga mendekati Rp70 triliun, yang berasal dari efisiensi biaya operasional hingga gaji direksi perusahaan yang selama ini tidak produktif.

Sebagai contoh keberhasilan reformasi ini, Prabowo menyoroti maskapai Garuda Indonesia. Ia menceritakan bahwa sebelumnya maskapai tersebut sempat berada di ambang penjualan, namun pemerintah memutuskan untuk melakukan pembenahan internal.

“Sekarang sudah terbukti, pelan-pelan kita perbaiki. Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” klaim Presiden.

Upaya ini merupakan bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap aset negara tidak lagi dikelola secara asal-asalan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan: Hendri | Editor: Michael