Romo Magnis: Palestina Berhak untuk Merdeka dan Berdaulat
PRANUSA.ID– Budayawan sekaligus Rohaniawan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno mengungkapkan pandangannya soal Palestina dan geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, masalah Palestina dan Yerusalem memang erat berkaitan tetapi tidak sama, di samping konflik itu sendiri sudah terjadi lebih dari setengah abad, yakni dimulai sejak perang 6 hari pada tahun 1967.
Namun, lantaran permasalahan itu sudah bergulir cukup lama, saat ini ada kecenderungan dunia internasional menganggap masalah Palestina sebagai gangguan bukan hanya di Eropa dan Amerika melainkan juga di Timur Tengah.
Hal itu dikarenakan di Timur Tengah sebenarnya ada konflik kepentingan yang tidak berkaitan dengan masalah Palestina. Terkait kepentingan tersebut, Romo Magnis kemudian menyinggung keberadaan koalisi tak resmi yang berada di sana.
“Sebetulnya di Timur Tengah sudah lama ada koalisi tidak resmi antara tiga pihak yang berkepentingan sama, yaitu Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, dan Israel,” ujarnya dalam forum webinar Dialog Lintas Agama Internasional yang digelar oleh Aqsa Working Group (AWG), Senin (4/10/2021).
Bagi Arab Saudi, sambung Romo Magnis, Palestina adalah gangguan. Sedangkan yang ditakuti Arab Saudi di satu sisi adalah Iran. Menurutnya, hal itu yang kemudian luput dari sorotan Indonesia, yaitu konfrontasi antara Iran dan Arab Saudi yang juga sudah berlangsung sejak lama, namun berdampak pula ke Palestina. Hal lain yang ditakuti adalah keberadaan kelompok radikal seperti Hamas, Hizbullah, atau Ikhwanul Muslimin di Mesir.
“Maka bagi Arab Saudi, Israel adalah sekutu tidak resmi yang penting dalam melawan Iran dan pasukannya. Arab Saudi tidak memiliki masalah dengan Israel, meskipun Arab Saudi belum berani kehilangan nama baik di dunia Islam,” paparnya.
Maka dari itu, Romo Magnis menjelaskan meski belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun antara Arab Saudi dan Israel sebenarnya sudah terjalin kerja sama yang begitu erat. Belum lagi saat ini semakin banyak negara-negara di Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan dan Maroko.
“Bagi mereka, masalah Palestina itu semakin menjadi gangguan dan mereka tidak peduli. Dan Indonesia, dengan kepeduliannya terhadap Palestina, jangan-jangan hanya merupakan lip service demi kepentingan dalam negeri,” jelasnya.
Oleh karena itu, Romo Magnis berpendapat, masalah Palestina ini lambat-laun memang ingin dilupakan dunia internasional dan ini pulalah yang sebetulnya diharapkan Israel. Ia pun kemudian menekankan agar jangan sampai masalah Palestina ini dilupakan.
“Berhadapan dengan kecenderungan dunia internasional itu, saya mau menegaskan rakyat Palestina tidak boleh dilupakan. Orang Palestina adalah manusia yang sama-sama berhak dihormati, (yaitu) hak mereka atas kemerdekaan dan kedaulatan atas penentuan diri atas kebebasan,” tegasnya.
Pengakuan Diskriminatif dari PBB
Dalam forum webinar tersebut, Romo Magnis juga menyinggung pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1949 tentang pengakuan Israel sebagai negara berdaulat. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan bagian dari sejarah ketidakadilan.
“Pengakuan PBB terhadap eksistensi negara Israel pada 1949 adalah sejarah umat manusia yang merupakan sejarah ketidakadilan,” tegasnya.
Kemudian, sambung Romo Magnis, pendudukan Israel terhadap Palestina di Tepi Barat yang terjadi sejak 1967 pun sama sekali tidak memiliki dasar baik dalam hukum antarbangsa maupun dari sudut etika politik.
“Bangsa Palestina mengalami pendudukan dan penindasan terus-menerus. Palestina, termasuk Gaza, berhak menjadi negara merdeka berdaulat,” pungkasnya.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
