
LONDON, PRANUSA.ID — Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan komitmen pemerintahannya untuk tidak tinggal diam melihat eskalasi penderitaan rakyat Palestina serta ancaman serius terhadap prospek solusi dua negara di Timur Tengah.
Ketegasan tersebut disampaikan PM Burnham menyusul langkah bersama Inggris, Kanada, dan sepuluh negara Eropa lainnya dalam memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap produk asal permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.
“Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata,” tegas Burnham melalui pernyataan resminya di media sosial X.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan ekonomi ini merupakan tindakan terukur yang menyasar langsung regulasi ilegal pemukiman Israel.
“Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel,” ujar Burnham seraya kembali menegaskan bahwa penderitaan warga Palestina merupakan noda pada hati nurani dunia.
Langkah diplomatik ini diambil sebagai respons atas keputusan pemerintah Israel yang berencana membangun 1.200 unit rumah baru di kawasan pendudukan Tepi Barat.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat tingkat kekerasan oleh pemukim ilegal telah melampaui 1.400 insiden sepanjang tahun 2026, yang berimbas pada penggusuran paksa warga lokal Palestina.
Pemerintah Inggris menekankan bahwa penindakan terhadap perluasan permukiman ilegal menjadi kunci utama demi menjaga stabilitas kawasan serta membuka jalan bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Laporan: Severinus | Editor: Arya