157 Pegawai Mundur di Periode 2016-2020, KPK: Hal yang Wajar

pranusa.id September 26, 2020

Ilustrasi KPK.

PRANUSA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pegawai yang mundur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar.

“Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020).

Sejak 2016 lalu hingga September 2020, tercatat sudah ada 157 pegawai KPK yang mengundurkan diri. Data pengunduran diri itu dirinci lebih lanjut oleh Ali seperti berikut.

Tahun 2016: 16 pegawai tetap dan 30 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 46 orang

Tahun 2017: 13 pegawai tetap dan 13 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 26 orang

Tahun 2018: 22 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 31 orang

Tahun 2019: 14 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 23 orang

Tahun 2020 (hingga September): 24 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap sehingga total pegawai yang mundur adalah 31 orang

“Alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK,” jelas Ali Fikri.

Ia mengaku mendukung dan menghormati pilihan pegawai yang keluar dari lembaga karena ingin mengembangkan diri di luar organisasi.

“Keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga untuk tetap berjuang dari dalam menjaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang tidak lagi sama, adalah pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah,” pungkasnya.

(Crn/Pranusa)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Dorong Perekonomian Lokal, Mendagri Minta Pemda Fasilitasi Nobar Piala Dunia 2026
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong…
Tanggapi Aksi Mahasiswa, Kabakom Qodari Sebut Prabowo Sedang Pimpin Reformasi Ekonomi Jilid Dua
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan…
Manipulasi Hasil Audit BPK, Pejabat Pemkab Muara Enim Diminta Siapkan Imbalan Rp1,6 Miliar
JAKARTA, PRANUSA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dua kasus dugaan…
Anggota DPR RI Esti Wijayati Minta Pemerintah Perjelas Status Kepegawaian Guru Honorer
JAKARTA, PRANUSA.ID – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat…
Peringati Hari Lanjut Usia, Wali Kota Pontianak Dorong Kemandirian dan Produktivitas Lansia
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Pemerintah Kota Pontianak terus mengoptimalkan kualitas hidup…